Prabowo Masih Belum Memberikan Arahan Terhadap Tim Independen Penyelesaian Demo Ricuh

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, membahas tanggapan Presiden Prabowo Subianto mengenai proposal pembentukan tim investigasi independen untuk mengeksplorasi kerusuhan demonstrasi akhir Agustus. Menurut Yusril, Presiden merasa ide tersebut logis, layak, dan perlu dippertimbangkan dengan cermat.

Dalam wawancara yang disiarkan melalui YouTube pada hari Sabtu (13 September 2025), Yusril mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada tindak lanjut resmi dari Prabowo terkait pembentukan tim tersebut. Tim menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden.

“Kita semua sedang menunggu keputusan akhir dari Presiden. Namun, hingga hari ini, saat Presiden berangkat ke Qatar, belum ada instruksi atau perintah untuk membentuk tim seperti yang diajukan oleh Lukman Saifuddin,” katanya. Yusril menambahkan bahwa proses pembentukan tim independen memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak boleh menunggu adanya tim tersebut.

“Membentuk tim memang butuh waktu, tetapi di lapangan kita tidak bisa memungkinkan pelaku menghancurkan bukti atau melarikan diri. Kami telah mengambil langkah hukum yang tegas di lapangan sesuai dengan arahan Presiden untuk menegakkan hukum,” jelasnya.

Dia juga menyatakan siapnya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait jika Presiden memberikan perintah untuk membentuk tim independen. “Jika Presiden memerintahkan pembentukan tim ini, kami akan langsung membentuk tim seleksi. Kementerian Setneg akan mempersiapkannya, dan kami sebagai Menko akan melakukan koordinasi terkait pembentukan tim,” ucap Yusril.

Sebelumnya, Lukman Hakim Saifuddin dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menjelaskan bahwa Pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut soal pembentukan tim investigasi independen. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana, Kamis (11 September 2025), Lukman menyampaikan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan permintaan masyarakat sipil yang diinisiasi oleh GNB.

“Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami adalah kebutuhan membentuk komisi investigasi independen terkait peristiwa kerusuhan bulan Agustus yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka yang signifikan,” kata Lukman. Dia juga menambahkan bahwa Presiden telah menyetujui penyelenggaraan tim tersebut, dan Istana akan memberikan detail lebih lanjut tentang formatnya.

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa penyelidikan yang done secara transparan dan independen. Pembentukan tim investigasi dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelidikan, namun langkah segera yang diambil oleh aparat penegak hukum juga penting untuk menanggulangi pelanggaran hukum yang terjadi.

Sementara itu, adanya dukungan dari presiden menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk mendengarkan dan merespon aspirasi masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif dan berdampak besar pada stabilitas sosial.

Dengan ini, masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan selanjutnya terkait pembentukan tim independen dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum akan menjadi kunci dalam memperbaiki kepercayaan dan ketertiban sosial.

Ketika menghadapi tantangan seperti ini, transparansi dan tanggung jawab menjadi kunci. Setiap langkah yang diambil harus didukung oleh bukti yang kuat dan proses yang adil, sehingga masyarakat dapat merasa diperlakukan dengan adil. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, kolaborasi antarlembaga dan dukungan dari semua pihak menjadi sangat penting.

Baca juga Berita lainnya di News Page