Pegawai Linmas Kabupaten Tasikmalaya Meminta Penghargaan dan Jaminan Kesehatan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ribu-ribu warga yang merupakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari 351 desa di Tasikmalaya berkumpul di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat, 12 September 2025. Mereka datang untuk meminta keterangan tentang pembayaran insentif yang tertunda serta akses BPJS Kesehatan yang belum terpenuhi.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Komisi I dan II DPRD, bersama dengan pejabat daerah, Asisten Daerah (Asda) III, dan Satpol PP. Kehadiran massa ini muncul karena insentif rutin yang seharusnya diterima setiap tiga bulan belum dibayarkan selama dua bulan. Biasanya, setiap anggota Linmas menerima Rp300.000 per kali pembayaran.

Sekitar 8.000 anggota Linmas yang terdaftar sebagai penerima insentif, dengan total anggaran Rp9 miliar yang telah disediakan pemerintah daerah. Ketua Komisi I DPRD, Andi Supriadi, meminta penyelenggaraan pendataan ulang dan pembaruan data anggota Linmas serta segera memproses pendaftaran mereka ke BPJS Kesehatan.

Ditambahkan pula, Asda III diharapkan melaporkan permasalahan ini kepada Bupati agar bisa diangkat dalam sidang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Keterlambatan pembayaran ini dianggap merugikan ribuan anggota Linmas, sehingga pemerintah daerah harus segera menanggapi agar situasi serupa tidak terjadi lagi.

Langkah cepat dan transparansi dalam pengelolaan dana adalah kunci agar kegiatan Linmas tetap berjalan lancar. Kesepakatan antara pemerintah dan DPRD diperlukan untuk memastikan kebijakan yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan