Luhut Menanggapi 7 Desakan Ekonom untuk Tangani Krisis Ekonomi Indonesia

Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi krisis ekonomi. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mengajukan permintaan tegas kepada pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah penyelamatan. Mereka telah menyampaikan tujuh poin utama yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Sebagai perwakilan pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi tuntutan tersebut dengan mengundang anggota AEI untuk bertemu langsung di kantornya beberapa hari yang lalu. Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi terbuka mengenai tantangan ekonomi dan arah kebijakan yang perlu diambil.

Dalam sambutannya, Luhut menekankan bahwa pemerintah selalu memandang para ekonom sebagai mitra penting dalam membentuk kebijakan. Dia juga meminta para ahli ekonomi untuk bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang ada.

Luhut juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk lebih aktif dalam melakukan penelitian mendalam tentang isu-isu strategis. Hal ini agar setiap rekomendasi yang diberikan kepada Presiden bisa didasarkan pada data dan analisis yang kuat.

“Masukan Bapak dan Ibu sangat penting, baik untuk mengevaluasi apakah kami di pemerintah sudah pada jalan yang benar atau belum. Saya memerlukan feedback dari semua pihak sebagai bahan diskusi dalam pemerintahan. Terima kasih atas masukan yang sudah diberikan,” kata Luhut dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).

Dalam kesempatan yang sama, para ekonom menekankan pentingnya pemerintah melakukan deregulasi, menyederhanakan perizinan, lisensi, serta membuang birokrasi berlebihan. Hal ini dianggap sebagai penghambat utama dalam menciptakan lingkungan usaha dan investasi yang baik.

“Kami berterima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan kami langsung. Diskusi ini sangat produktif, dan kami harapkan agar desakan kami dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk kebijakan masa depan. Kami juga berharap diskusi seperti ini bisa dilakukan secara rutin,” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

Luhut juga membahas beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan desakan para ekonom. Di antaranya adalah mendorong deregulasi untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dia juga menyoroti upaya relokasi beberapa industri tekstil dan sepatu akibat negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpeluang menambah lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas belanja dan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu proyek pilottanya adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

AEI adalah sebuah aliansi yang menggabungkan 383 ekonom dan 283 pemerhata ekonomi. Mereka mengajukan tujuh desakan utama mengenai isu-isu ekonomi:

1. Perbaiki alokasi anggaran yang tidak tepat, dengan mengatur anggaran pada kebijakan dan program yang lebih proporsional. Ini mencakup pengurangan belanja program populis seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dianggap mengurangi alokasi pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga medis dan guru.

2. Pulihkan independensi dan transparansi instansi negara seperti BI, BPS, BPK, DPR, dan KPK, serta hindari intervensi politik yang tidak perlu.

3. Hentikan dominasi negara yang berdampak negatif pada perekonomian lokal, termasuk peran terlalu besar dari Danantara, BUMN, TNI, dan Polri, yang dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menghilangkan lapangan kerja lokal serta mengganggu ekosistem UMKM.

4. Deregulasi kebijakan, perizinan, dan lisensi, serta penyederhanaan birokrasi yang menghambat investasi. Ini termasuk pencabutan kebijakan perdagangan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor, serta pengawasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.

5. Prioritaskan kebijakan yang mengurangi ketimpangan, seperti integrasi bansos yang tepat sasaran, perlindungan sosial yang adaptif, pendayagunaan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, dan perburuan judi online lintas negara.

6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan teknokratis, serta berantas program populis yang mengganggu stabilitas fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, serta Danantara.

7. Tingkatkan kualitas institusi, kepercayaan publik, dan tata kelola negara, termasuk pemberantasan konflik kepentingan dan perburuan rente.

Kondisi ekonomi saat ini memang memerlukan perhatian yang serius. Pemerintah dan para ahli ekonomi harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif. Langkah deregulasi dan digitalisasi yang dijanjikan oleh pemerintah adalah langkah yang tepat. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang kuat dan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Jika semua pihak bekerjasama dengan baik, Indonesia pasti dapat melewati krisis ini dengan lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page