Jual Kuota Haji 2024 dengan Pelunasan Singkat, MAKI: Trik Penipuan dari Awal

KPK telah mengungkap metode yang diragukan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Metode ini melibatkan pembatasan waktu pelunasan yang sangat sempit, sehingga kuota tersebut bisa dijual kembali kepada calon haji lain. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) percaya bahwa pelaksanaan tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk tujuan keuntungan pribadi.

“Waktu pelunasan yang mepet selama 5 hari justru merupakan trik agar calon haji yang sudah menunggu bertahun-tahun tidak dapat berangkat, sehingga kuota tersebut bisa dijual kepada orang lain yang tidak perlu mengantri,” ungkap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan pada hari Sabtu.

Boyamin menambahkan bahwa praktik ini pasti dilakukan dengan kerjasama penyelenggara haji untuk memperjualbelikan kuota tersebut. Dia mengecam keinginan yang tidak jujur yang semakin terlihat sejak awal. Penjualan kuota haji sangat diminati karena diperlakukan sebagai alternatif cepat bagi mereka yang tidak ingin menunggu antrean yang panjang.

“Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan Furoda yang tahun ini tidak memerlukan antrean, harga bisa mencapai Rp 750 juta. Sementara haji plus hanya sekitar Rp 300 juta. Jadi, jika seseorang itu berbagi Rp 100 juta lebih, bisa langsung berangkat dengan haji plus daripada harus menunggu,” jelasnya.

KPK telah menyelidiki Moh Hasan Afandi sebagai saksi dalam kasus ini. Afandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu di Kemenag, diperiksa terkait dengan proses pelayanan kuota haji tambahan tahun 2024. KPK ingin mengetahui bagaimana jemaah haji khusus yang baru mendaftar tahun 2024 bisa langsung berangkat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa KPK juga memeriksa sistem pengaturan waktu pelunasan yang dianggap terlalu ketat. “Penyidik juga mendalami modus pengaturan jangka waktu pelunasan yang dibuat mepet atau ketat bagi calon jemaah haji khusus yang telah mendaftar dan mengantri sebelum tahun 2024, yaitu hanya dikasih kesempatan waktu 5 hari kerja,” kata Budi.

KPK menduga bahwa hal tersebut dirancang untuk memastikan sisa kuota tambahan tidak terserap oleh calon jemaah yang sudah mengantri sejak lama, sehingga bisa dijual kembali. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan, dan KPK belum menetapkan tersangka. Beberapa pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, telah diperiksa kaitannya dengan kasus ini.

Menurut data terbaru, praktik korupsi dalam penyediaan kuota haji tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain. Studi kasus yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kasus-kasus serupa sering terkait dengan kolusi antara pejabat pemerintah dan penyelenggara haji swasta. Hal ini tidak hanya merugikan jemaah yang jujur, tetapi juga merusak citra agama yang dibawa oleh ibadah haji.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan kuota haji, serta pengawasan yang ketat terhadap proses seleksi dan pelayanan. Jika tidak ditangani dengan serius, praktik korupsi seperti ini akan terus berlanjut dan merugikan umat Islam yang patuh.

Korrupsi dalam kuota haji bukan hanya masalah administrasi, melainkan juga masalah moral dan kepercayaan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi. Jika kita ingin haji menjadi ibadah yang benar-benar suci dan bebas dari campur tangan yang tidak masuk akal, maka semua pihak harus bersatu dalam memerangi praktik korupsi ini. Haji adalah ibadah yang mulia, dan harus tetap dilindungi dari segala bentuk kejahatan.

Baca juga Berita lainnya di News Page