Eks Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dihukum 27 Tahun Penjara, AS Menanggapi Teka-Teki

Setelah keputusan pengadilan tertinggi di Brasil, hubungan diplomatik antara negara tersebut dengan Amerika Serikat diantisipasi akan semakin reda. Meskipun Washington telah memberikan peringatan melalui pembatasan visa dan sanksi finansial kepada hakim dan pejabat terkait dalam kasus Jair Bolsonaro, Mahkamah Agung di Brasilia memutuskan untuk memberikan hukuman 27 tahun dan tiga bulan penjara kepada mantan presiden Brasil tersebut karena terlibat dalam upaya kudeta, dengan empat dari lima hakim yang mengabulkannya.

Pemerintah Amerika Serikat telah mengkritik ketat keputusan pengadilan di Brasil dan mengharapkan akan memberikan tanggapan yang sejalan. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan melalui platform X bahwa mereka akan menanggapi “witch hunt” (perburuan yang tidak adil) dengan cara yang tepat, meskipun belum memberikan detail lebih lanjut. Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa hukuman terhadap mantan sekutunya sangat memalukan. Trump sebelumnya telah memberikan tanggapan terhadap peradilan terhadap Bolsonaro dengan mengharapkan tarif dan sanksi perdagangan terhadap Brasil.

Bolsonaro, yang sering digelar “Trump dari Dunia Tropis”, disebut sebagai “presiden Brasil yang baik” oleh Trump. Presiden AS tersebut membandingkan situasi Bolsonaro dengan pengalaman sendiri beberapa tahun sebelumnya, mengatakan bahwa hal yang sama juga terjadi padanya tetapi gagal. Kementerian Luar Negeri di Brasilia menolak ancaman Rubio dan menyatakan bahwa demokrasi Brasil tidak akan terancam oleh pengaruh luar. Mereka akan melindungi kedaulatan negara dari agresi asing.

Menurut Mahkamah Agung, Bolsonaro dipimpin sebuah grup “organisasi kriminal” yang berusaha menggulingkan hasil pemilihan presiden 2022. Politisi kanan ekstrem tersebut kalah dalam pemilu terhadap Luiz Inácio “Lula” da Silva, yang memiliki pandangan politik kiri. Hakim-hakim juga menyatakan bahwa Bolsonaro telah menghasut dukungan untuk menyerbu Mahkamah Agung, Istana Kepresidenan, dan Parlemen di Brasilia dengan kekerasan pada Januari 2023. Ratusan pendukungnya masuk ke dalam gedung-gedung tersebut dan menyebabkan kerusakan besar.

Bawah nama sandi “Grüner und Gelber Dolch” (Belati Hijau dan Kuning), ada dugaan rencana untuk membunuh Presiden Lula, wakil presiden Geraldo Alckmin, serta hakim agung Alexandre de Moraes, yang selama ini dianggap sebagai lawan utama Bolsonaro dalam politik.

Bolsonaro, yang menjabat sebagai presiden dari 2019 hingga 2022, menolak semua tuduhan dan menyebut diri sebagai korban penganiayaan politik. Pengacaranya akan mengajukan banding terhadap putusan ini, menyebut hukuman lebih dari 27 tahun sebagai “tidak masuk akal dan tidak proporsional”. Mereka akan mengecek alasan putusan dan “mengajukan banding yang tepat, bahkan hingga tingkat internasional.” Pengacara juga meminta agar persidangan dilakukan di hadapan seluruh anggota Mahkamah Agung, bukan hanya lima hakim di Kamar Pertama.

Proses banding yang panjang dan berkepanjangan dapat berlangsung hingga pemilihan presiden tahun depan (Oktober 2026). Selain Bolsonaro, tujuh terdakwa lainnya juga diadili dan dijatuhi hukuman, termasuk mantan menteri dan jenderal, meskipun mereka masih belum menerima putusan pengadilan.

Berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya, keputusan Mahkamah Agung Brasil tidak menimbulkan protes besar-besaran dari pendukung Bolsonaro. Awalnya, para ahli memprediksi akan terjadi kekerasan massal karena polarisasi yang kuat di masyarakat Brasil. Namun, menurut survei, lebih dari setengah rakyat Brasil setuju bahwa Bolsonaro harus tanggung jawab atas tindakannya yang mengganggu proses demokrasi dan memprovokasi lembaga peradilan.

Setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatannya, dan situasi yang terjadi di Brasil menunjukkan betapa pentingnya menjaga stabilitas politik. Dalam kasus ini, keputusan pengadilan dan tanggapan internasional menegaskan bahwa setiap tindakan yang mengancam demokrasi tidak akan ditoleransi. Di tengah semua kontroversi ini, penting untuk tetap fokus pada stabilitas dan keadilan agar masyarakat dapat hidup damai.

Baca juga Berita lainnya di News Page