Pemerintah Kabupaten Pandeglang merilis data mengenai situasi rumah tak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Menurut catatan mereka, saat ini tercatat sekitar 40.000 rumah masih berstatus tidak layak huni. Pemerintah setempat mengakui bahwa upaya pembangunan hanya dapat dilakukan secara bertahap.
Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pandeglang, Roni, menjelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah RTLH mencapai 68.000 rumah. Hingga saat ini, mereka telah membangun kembali sekitar 28.000 unit. “Meskipun progres telah dilakukan, masih ada 40.000 rumah yang perlu ditangani,” ungkapnya di Pandeglang, Jumat (12/9/2025).
Roni menuturkan bahwa Pemkab Pandeglang hanya mampu menangani sekitar 200 unit RTLH dalam satu tahun. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dialami pada dua tahun terakhir. “Sebelumnya, kami dapat membantu hingga 200 rumah, namun sekarang hanya 34 unit yang dapat ditanggung dari APBD tahun 2025,” katanya.
Menurutnya, Pemkab Pandeglang membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi Banten dan pusat. “Bantuan dari tingkat pusat dan provinsi dapat mengurangi beban kami. Dalam setahun, dengan bantuan tersebut, kami bisa menangani hingga 300 unit rumah,” ujarnya.
Roni juga menjelaskan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seharusnya disediakan satu persen untuk penanganan RTLH. Sayangnya, Pandeglang belum mampu melaksanakan hal itu. “Saat ini, pemerintah daerah masih belum mampu menyalurkan dana seperti yang disarankan pemerintah pusat,” tambahnya.
Kasus di Banten
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banten pada 2024 menunjukkan bahwa keterbatasan dana menjadi masalah utama dalam penanganan RTLH di wilayah tersebut. Selain Pandeglang, beberapa kabupaten lainnya juga mengalami kendala serupa.
Salah satu contoh yang berhasil adalah Program Perumahan Rakyat (PPR) di Kabupaten Lebak. Melalui kerjasama dengan skonstruksi swasta, pemerintah daerah berhasil membangun 1.200 unit RTLH dalam waktu tiga tahun. Model ini bisa dijadikan referensi bagi Pandeglang.
Perlu Tindakan Langsung
Pemerintah pusat perlu lebih giat dalam memantau implementasi program penanganan RTLH di daerah. Selain itu, pendanaan dari APBD harus dioptimalkan dengan transparansi yang lebih baik. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan kondisi rumah tak layak huni di sekitarnya.
Bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah perlambatan pembangunan rumah layak di Pandeglang. Kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat menjadi kunci sukses dalam merampungkan program ini.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.