Menteri Keuangan Harus Diberikan Peluang

Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan selalu menjadi perhatian publik. Ketika diumumkan reshuffle Kabinet Merah Putih, perdebatan tentang perubahan ini semakin intens. Reaksi pasar pun cepat muncul, dengan IHSG tertekan dan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS pada hari pertama. Namun, gejolak ini hanya sementara, karena pada hari kedua pasaran sudah mulai pulih.

Menteri Keuangan baru akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Selain mengelola kebijakan fiskal dan stabilitas makro, mereka juga harus memecahkan masalah anomali pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya tentang angka, tetapi juga kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja layak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah bawah, dan memperkuat daya tahan ekonomi domestik.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas lima persen, muncul berbagai tanda-tanda anomali. Sektor manufaktur dan tekstil mengalami penurunan produksi akibat melemahnya permintaan global dan impor pakaian bekas. Ini menyebabkan pengangguran terbuka dan terselubung, serta pindahnya pekerja dari sektor formal ke informal. Lebih dari setengah angkatan kerja masih berada di sektor informal, menunjukkan rawannya struktur ekonomi.

Kelompok masyarakat menengah bawah juga mengalami penurunan saldo tabungan, yang disebut “mantab” (makan tabungan). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum signifikan meningkatkan daya beli mereka. Selain itu, penyaluran kredit bank hanya tumbuh sekitar tujuh persen pada pertengahan tahun 2025, disebabkan oleh rendahnya permintaan dari dunia usaha dan meningkatnya risiko, seperti kenaikan Non-Performing Loan (NPL). Sektor UMKM juga mengalami tekanan, meski mereka menjadi penyedia lapangan kerja terbesar.

Menteri Keuangan baru harus fokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi, bukan hanya angka. Mereka perlu menciptakan pekerjaan layak, mendukung UMKM naik kelas, memperluas kelas menengah, dan memperkuat ekonomi daerah. Program mengguyur likuiditas perbankan dengan dana RP200 triliun dapat menjadi penggerak, tetapi harus diimbangi dengan strategi lain. Permintaan kredit saat ini rendah, sehingga penambahan likuiditas tanpa peningkatan permintaan akan berbahaya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi solusi alternatif. Selain meningkatkan gizi anak sekolah, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dengan produk-produk kearifan lokal. Integrasi dengan Koperasi Merah Putih di setiap desa akan membuat program ini lebih efektif. Menteri Keuangan baru juga perlu memantau real-time pelaksanaan MBG agar program ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang merata.

Konsep “desa mengepung kota” bisanya dipromosikan di awal 2000-an, dan program ini berhasil menjadikan salah satu bank BUMN sebagai salah satu bank terbesar. Implementasi MBG dan koperasi memerlukan koordinasi antar kementerian, manajemen yang baik, dan monitoring. Meski membutuhkan dana besar, investasi ini akan memperkuat basis pajak di masa depan, sehingga meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi harus seimbang dan adil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat mengatasi anomali ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page