Komisi IV DPR Mempertanyakan Laporan Inisiatif Tanggul Beton di Pelabuhan Cilincing

Komisi IV DPR memperhatikan adanya bangunan tanggul beton di pesisir utara Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mengungkapkan bahwa struktur tersebut merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Marunda. “Tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di pantai Cilincing ini direnungkan sebagai lokasi pelabuhan oleh sebuah perusahaan PMDN yang telah mendapatkan izin,” kata Alex kepada wartawan pada Jumat, 12 September 2025.

DLKr merujuk pada wilayah perairan dan daratan di sekitar pelabuhan yang langsung digunakan untuk kegiatan pelabuhan, sedangkan DLKp adalah area perairan sekeliling daerah tersebut yang bertujuan untuk menjamin keamanan navigasi. Alex juga menambahkan bahwa lokasi pembangunan tersebut telah memenuhi syarat menurut Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, dia juga menegaskan bahwa Komisi IV akan memeriksa keluhan masyarakat dengan maksimal dan akan mengkonfirmasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai status perairan di sekitar tanggul tersebut.

“Kita akan memastikan kepada KKP apakah perairan di sekitar tanggul ini benar-benar ditujukan untuk kegiatan nelayan. Jika demikian, kami akan meninjau ulang izin yang telah diberikan,” ujar Alex. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa Komisi IV DPR akan menjadwalkan pemanggilan Kementerian KP dan pihak terkait lainnya sebagai langkah respons terhadap video viral yang menampilkan tanggul beton tersebut.

Video yang viral di media sosial pada Rabu, 10 September 2025, menunjukkan bangunan tanggul sepanjang 2-3 kilometer di Cilincing, yang menurut seorang nelayan dalam video tersebut, mengganggu jalur melaut dan memaksa para nelayan untuk berlayar lebih jauh. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan pagar laut tersebut. “Kita tidak pernah memberi izin untuk pembangunan pagar laut di Cilincing. Prioritas kita adalah agar aktivitas nelayan tetap lancar, jadi kita sudah meminta dinas terkait untuk segera menghubungi perusahaan yang bersangkutan,” kata Pramono saat di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 September 2025. Ia juga menambahkan bahwa izin tersebut sebenarnya berada di bawah kewenangan KKP yang telah diberikan kepada PT Karyacipta Nusantara, tetapi Pemprov DKI tetap fokus pada ketergangguan aktivitas nelayan.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pantai seperti tanggul beton sering kali menimbulkan kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Studi kasus yang dilakukan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa tanpa penilaian dampak lingkungan yang komprehensif, proyek-proyek serupa dapat merusak ekosistem pesisir dan mengganggu sumber daya nelayan. Analisis unik dan simplifikasi dari situation ini menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembak antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta untuk memastikan pembangunan infrastruktur pantai tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Dalam kasus ini, perusahaan PMDN yang terlibat sebaiknya melakukan konsultasi lebih lanjut dengan nelayan setempat untuk menemukan solusi yang memanjangkan manfaat bagi semua pihak. Kerjasama antarlembak antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi kunci dalam mengatasi konflik seperti ini. Jika diperlukan, pembangunan harus diulang dengan desain yang lebih ramah lingkungan dan inklusif terhadap kepentingan nelayan.

Kesimpulan yang tergambar dari permasalahan ini adalah bahwa pembangunan infrastruktur pantai harus dilakukan dengan penuh perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Koordinasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pelestorian sumber daya nelayan dan ekosistem pesisir harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan di area pesisir.

Baca juga Berita lainnya di News Page