Revisi judul menjadi yang lebih jelas dan tepat "DPR Dapatkan Beberapa Kelalaian dalam Pengalokasian Pupuk Subsidi"

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Danantara, serta PT Pupuk Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk mengfinalisasi penelaahan terkait tata kelola pupuk bersubsidi yang masih banyak mengalami kendala.

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mencatat bahwa program subsidi pupuk tetap menyimpan beberapa masalah. Ia oftek mendengar pelaporan tentang kekurangan pupuk bersubsidi di kalangan petani. Selain itu, penyaluran pupuk subsidi juga belum mencapai target 100% dan ini menjadi salah satu temuan yang perlu ditanggapi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Herman Khaeron berusaha mengembangkan rekomendasi terbaik, terutama dalam hal sistem distribusi dan pengaturan harga pokok produksi pupuk di pabrik. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya produksi, sehingga subsidi bisa lebih efisien. Dengan mengoptimalkan biaya produksi yang ada, kini dapat ditingkatkan jangkauan subsidi atau mengurangi jumlah dana yang dialokasikan.

Herman Khaeron juga menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga diberi tugas spesifik untuk menangani masalah tersebut, termasuk Danantara. Kementerian Keuangan diharapkan dapat merancang skema subsidi baru selain subsidi langsung. Selain itu, investasi pabrik pupuk harus terus berlanjut. Danantara akan fokus pada pembangunan dan revitalisasi pabrik untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi tambahan, dan mengurangi ketergantungan pada impor komponen pupuk.

Saat ini, 60% komponen pupuk masih diimpor, sehingga jika ketergantungan tersebut bisa dikurangi, biaya produksi akan lebih murah. Rapat ini diadakan secara tertutup dari pukul 14.30 hingga 16.45 WIB dan dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, hingga Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Untuk meningkatkan efisiensi subsidi pupuk, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani. Dengan mengoptimalkan sumber daya dan teknologi, kita bisa meruntuhkan rantai ketergantungan impor dan mendukung kelangsungan produksi pupuk secara berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan