Oknum Perangkat Desa Rejasari di Kota Banjar Diduga Terlibat Pungli Pembangunan Pustu

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Warga di Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, kini menyangkutkan isu dugaan pungutan liar yang terkait dengan pembangunan puskesmas tambahan. Kasus ini mulai menonjol setelah terbongkar bukti transfer uang senilai jutaan rupiah yang ditujukan kepada salah satu perangkat desa dengan inisial U.

Lapor-laporan yang tersebar menuding bahwa dana tersebut berhubungan dengan kegiatan sosialisasi pembangunan puskesmas tersebut kepada masyarakat setempat. Masyarakat pun mulai meragukan keabsahan transfer tersebut, menganggapnya sebagai pungutan tidak sah.

Sementara itu, Camat Langensari, Jajat Sudrajat, mengatakannya hanya perselisihan komunikasi. Menurutnya, pihak desa dan pihak ketiga, yakni pemborong pembangunan, telah melakukan koordinasi dan menyelesaikan masalah itu. Perangkat desa yang terlibat mengaku menerima dana dari pemborong, yang digunakan untuk sosialisasi dan biaya transportasi peserta.

Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan dalam tiga kali rapat sepanjang bulan Agustus. Jajat juga menjelaskan bahwa dana tersebut diberikan oleh pihak ketiga sendiri, yang meminta fasilitas dari perangkat desa untuk kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, Camat menegaskan tidak terdapat unsur pungli seperti yang diduga.

“Pemberian dana itu atas permintaan pihak ketiga untuk difasilitasi kegiatan sosialisasi,” demikian kata Jajat, Rabu, 10 September 2025.

Setelah melalui musyawarah, masalah ini dianggap sudah terselesaikan. Pihak kecamatan juga mengimbau seluruh perangkat desa untuk lebih teliti dalam mengelola dana, supaya tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Jajat berharap insiden serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.

Sementara itu, isu pengadaan mobil dinas di Kota Banjar tetap menjadi perbincangan. Pada saat yang sama, masyarakat juga mempertanyakan kemampuan swasembada pangan di wilayah tersebut.

Penyelesaian kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, agar tidak menimbulkan keraguan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, upaya pengawasan lebih ketat diperlukan agar setiap kegiatan Entwicklungsprojekte berjalan dengan lancar dan jujur.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan