KPK Ungkap Lisa Mariana Menerima Aliran Duit Selama RK Gubernur Jabar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Lisa Mariana yang mengaku menerima aliran dana yang diduga berasal dari korupsi kasus Bank Jabar (BJB) saat Ridwan Kamil (RK) menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. KPK menyatakan akan melakukan penyelidikan mendalam terkait pengakuan itu.

“Seluruh perkara akan kita teliti lebih dalam, termasuk sumber-sumber lainnya,” ujar jurubicara KPK, Budi Prasetyo, pada Kamis (11/9/2025). Dia juga menjelaskan bahwa dalam penyelidikan aset kasus BJB, KPK berkolaborasi dengan Pemberantasan Tindak Pidana Keuangan (PPATK) untuk menguak aliran uang yang tersangkut.

KPK juga akan memeriksa keterangan saksi lain yang terkait dengan kasus ini. “KPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Lisa untuk memahami aliran dana yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Selain itu, KPK juga akan mengungkap waktu dan cara aliran uang dari RK ke Lisa,” tambah Budi.

Awalnya, Lisa Mariana mengakui penerimaan dana yang diduga berasal dari korupsi pengadaan iklan di Bank BJB dari Ridwan Kamil. Dia mengaku baru mengetahui asal uang tersebut saat menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK. “Tentang aliran dana itu, saya tidak tahu waktu itu. Dia masih menjabat, jadi saya pikir dia memiliki banyak uang, tetapi saya tidak mengetahui uang itu berasal dari Bank BJB,” kata Lisa setelah menyelesaikan pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (11/9).

Dalam kasus korupsi BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka: Yuddy Renaldi (mantan Direktur Utama BJB), Widi Hartono (Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB), Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma. Kelimanya diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar. KPK menduga dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi bukan keperluan bank.

Kasus korupsi BJB merupakan salah satu kasus pemindahan dana yang besar di Indonesia. Kasus ini mengungkap praktik korupsi dalam pengadaan iklan yang melibatkan pihakswasta dan pejabat bank. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana publik agar tidak disalahgunakan.

Untuk mengatasi kasus korupsi seperti ini, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana. Pengawasan yang lebih baik dari pihak berwenang dan masyarakat juga diperlukan agar kasus korupsi dapat dicegah dan ditangani dengan tegas. Hanya dengan demikian, dapat diharapkan agar dana negara akan digunakan dengan bijak dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Kejadian seperti ini juga menyadarkan kita akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan. Setiap individu, baik pejabat maupun masyarakat, harus sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam menghindari dan melaporkan tindak korupsi. Dengan demikian, Indonesia akan lebih cepat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan