Komisi V meminta Kementerian PUPR Tambah Anggaran untuk Perbaikan Jalan Nasional

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi V DPR RI mengajukan permintaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan alokasi dana dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2026. Ini dilakukan karena Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur daerah telah dikurangi setengahnya.

Lasarus, sebagai Ketua Komisi V DPR RI, menegaskan bahwa jalan nasional sangat penting bagi perekonomian dan perlu diperbaiki. Saat ini, banyak jalan daerah yang masih dalam kondisi buruk. Di sisi lain, jalan nasional sudah mencapai tingkat kemantapan 90%, meski masih ada masalah dengan truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Kondisi ini menyebabkan anggaran untuk perawatan jalan menurun, memberikan kesempatan untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke jalan daerah.

Lasarus mendorong Kementerian PU untuk mengajukan proposal peningkatan alokasi IJD pada tahun depan. Jika tidak可能, ia berharap Kementerian PU bisa merencanakan program yang lebih baik pada tahun 2027 untuk membantu daerah yang DAKnya dikurangi. Pemangkasannya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah karena kurangnya aktivitas infrastruktur.

Program perbaikan jalan daerah masih berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian PU melanjutkan upaya ini melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Anggaran yang disediakan untuk tahun ini mencapai Rp 4 triliun. Hingga Juli 2025, Kementerian PU telah menerima 2.995 usulan proyek dari 515 pemerintah daerah.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa program ini akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, belum dapat dipastikan daerah mana yang akan mendapat prioritas. Pekerjaan fisik diperkirakan akan dimulai pada awal kuartal ketiga 2025, dengan waktu penyelesaian yang berpengaruh dari kondisi jalan masing-masing daerah, antara akhir 2025 hingga awal 2026.

Infrastruktur jalan adalah landasan utama pembangunan. Tanpa investasi yang memadai, pertumbuhan ekonomi daerah akan terhambat. Pemerintah harus tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jalan, baik nasional maupun daerah, agar aktivitas ekonomi berjalan lancar. Masyarakat juga diharapkan aktif memantau pengelolaan dana publik agar pembiayaan ini dapat terbukti manfaatnya.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. Tanpa kerja sama yang kuat, upaya perbaikan ini akan sulit terwujud.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan