Aturan Teknologi Kewenangan Domestik Nasional Diperlukan!

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah resmi meluncurkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 yang mengatur tentang proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Ini merupakan langkah penting dari Kemenperin dalam rangka meregulasi sektor ekonomi. Selain itu, peraturan ini juga akan mendukung program Asta Cita yang diimplementasikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Agus menjelaskan bahwa peraturan ini merupakan pembaruan dari Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 yang sudah usang dan tidak lagi cocok dengan kenyataan industri yang terus berkembang. Revisi ini juga dirancang untuk memudahkan industri dalam berpartisipasi pada proyek pengadaan barang dan jasa dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Reformasi TKDN ini juga tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya utama adalah untuk memfasilitasi arus investasi ke Indonesia serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah bagi pelaku industri dalam negeri.

Reformasi TKDN dikemas dalam empat pilar utama. Pilar pertama berfokus pada insentif TKDN, dengan penambahan insentif tambahan seperti nilai TKDN minimal 25% untuk perusahaan yang melakukan investasi dan menyerap tenaga kerja lokal. Jika investor membangun pabrik di Indonesia, mereka langsung mendapatkan nilai TKDN 25%.

Pilar kedua mengarah pada penyederhanaan perhitungan TKDN, yang tidak lagi berbasis total biaya, kecuali untuk jasa industri. Selanjutnya, masa berlaku sertifikat TKDN dan BMP diperpanjang menjadi lima tahun.

Pilar ketiga menghadirkan kemudahan khusus bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pelaku IKM dapat mengajukan sertifikasi TKDN dengan skema self declare, yang berlaku selama lima tahun. Dengan metode ini, IKM dapat memperoleh sertifikat TKDN dengan biaya yang ringan dan nilai TKDN hingga 40% tanpa kerumitan administrasi yang berlebihan. Selain itu, penambahan nilai TKDN pada produk masih bersifat opsional.

Pilar keempat berfokus pada kecepatan pengadaan sertifikat. Proses sertifikasi sekarang lebih cepat, dengan waktu pengolahan 10 hari kerja melalui Lembaga Verifikasi Internasional (LVI), sebelumnya 22 hari, dan hanya 3 hari kerja untuk industri kecil melalui self declare, sebelumnya 5 hari.

Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan produknya di e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN, dan BUMD. Perusahaan harus memenuhi TKDN dan BMP agar produknya dapat masuk dalam pengadaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja negara memberikan dampak nyata terhadap perkembangan industri lokal dan ekonomi nasional.

Studi kasus menunjukkan bahwa implementasi regulasi baru ini telah memberikan dampak positif pada industri lokal. Sebagai contoh, beberapa perusahaan telah menguatkan kapasitas produksi mereka setelah mendapatkan insentif TKDN, sementara industri kecil dan menengah mengalami peningkatan pemasaran produk mereka melalui e-katalog pemerintah.

Infografis yang relevan dapat menunjukkan perbandingan waktu pengolahan sertifikasi TKDN sebelum dan sesudah reformasi, serta dampak investasi yang ditimbulkan oleh peraturan ini. Visualisasi ini membantu pembaca memahami manfaat langsung dari reformasi TKDN.

Reformasi TKDN ini bukan hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang mendorong industri lokal untuk berkembang dan bersaing di tingkat global. Dengan dukungan pemerintah melalui insentif dan penyederhanaan proses, pelaku industri, baik besar maupun kecil, dapat berkembang dengan lebih baik. Mari kita dukung dan manfaatkan regulasi ini untuk membangun industri yang kuat dan berdaya saing di era globalisasi.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page