Arahan Prabowo Terbaru Tak Menyertakan Instruksi Pembukaan Lowongan CPNS 2025

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan belum menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025. Dengan demikian, ia memberikan penjelasan terhadap berbagai spekulasi yang beredar terkait dengan pembukaan lowongan CPNS pada tahun tersebut.

Rini mengakui, saat ini prioritasnya masih terfokus pada penyelesaian proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 yang masih berlangsung. “Belum ada arahan apapun. Kami masih mengurus proses yang belum selesai, khususnya PPPK yang masih banyak,” ujarnya saat bertemu dengan wartawan di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

Ia menjelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK 2024 belum dapat diselesaikan dengan cepat karena jumlah calon ASN yang diterima sangat banyak. Hal ini disebabkan oleh kebijakan peniadanya honorer, yang menyebabkan formasi PPPK menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. “Karena formasi ini paling banyak per sejarah, jadi kita harus menyelesaikan terlebih dahulu,” katanya.

Rini juga menegaskan, proses pengangkatan PPPK 2024 akan ditutup sesuai target pada bulan Oktober mendatang. Sementara itu, pengangkatan CPNS tahun 2024 sudah selesai secara keseluruhan. “Setiap instansi dan BKN sedang mengupayakan penyelesaiannya. Target tetap Oktober, sesuai janji kita. Untuk CPNS, sudah selesai semua,” ucapnya dengan tegas.

Kebijakan peniadaan honorer memang memengaruhi jumlah PPPK yang perlu diangkat, membuat prosesnya lebih panjang. Namun, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan semua urusan pengangkatan dengan teliti dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintahan saat ini sangat serius dalam mengoptimalkan sumber daya manusia di sektor pemerintahan.

Studi kasus menunjukkan bahwa peniadaan honorer telah mengurangi biaya operasional pemerintah, tetapi meningkatkan beban kerja pada instansi terkait dalam mengelola proses pengangkatan secara lebih struktural. Dengan demikian, kinerja aparatur negara diharapkan akan lebih efisien dan profesional.

Selain itu, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pengangkatan massal seperti ini sering menghadapi tantangan administratif dan birokratik. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menyelesaikan proses ini dengan cepat namun tetap akurat perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Menjelang akhir tahun, ada harapan bahwa semua proses pengangkatan akan berakhir dengan sukses. Hal ini akan memberikan manfaat bagi calon ASN yang telah menunggu lama, serta memastikan keberlangsungan layanan publik yang lebih baik. Kedesakan dalam pengangkatan PPPK tahun ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan dalam merencanakan kebijakan sumber daya manusia di masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan