Tentara Nepal Berpatroli di Ibu Kota Setelah Demo Berdarah Mengakibatkan Pembukaan PM

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pasukan Nepal meningkatkan kehadiran di jalan-jalan Kathmandu, ibu kota negara Himalaya, sebagai upaya untuk mengembalikan stabilitas setelah massa melakukan kerusuhan dan mendesak pencalonan perdana menteri baru. Serangan terhadap bangunan pemerintah telah mengakibatkan kerusakan besar, dan situasi ini menjadi yang paling parah dalam dua puluh tahun terakhir di Nepal.

Menurut laporan AFP pada Rabu (10/9/2025), aksi protes yang dimulai Senin (8/9) awalnya ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan media sosial. Namun, protes tersebut berubah menjadi kekacauan besar akibat reaksi keras pihak berwenang, yang telah mengakibatkan setidaknya 19 korban jiwa.

Kondisi yang tidak stabil ini dipicu oleh massa yang membakar gedung pemerintahan, rumah politisi, serta berbagai fasilitas umum. Sebuah reporter AFP melaporkan bahwa asap tebal mengubur seluruh wilayah akibat kebakaran yang terjadi pada hari Rabu (10/9/2025).

Jalan-jalan ibu kota Nepal terlihat dansel, dengan sisa-sisa kendaraan dan ban yang terbakar tersebar di sepanjang jalan. “Hari ini sepi, tentara ada di mana-mana di jalanan,” kata seorang anggota militer saat melakukan pemeriksaan darurat di salah satu pos.

Sebelumnya, pada Selasa (9/9), massa menyerbu dan membakar rumah KP Sharma Oli, perdana menteri yang telah menjabat empat kali dan pimpinan Partai Komunis Nepal. Oli kemudian mengundurkan diri, dengan alasan untuk “membuka jalan bagi solusi politik”. Saat ini, tempat berlindungnya tidak diketahui.

Jenderal Ashok Raj Sigdel, Panglima Militer Nepal, telah meminta semua pihak yang terlibat dalam protes untuk segera mengakhiri aksi dan terbuka dalam negosiasi. Ia menyampaikan pesan tersebut melalui rekaman video yang dirilis pada Selasa malam waktu setempat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, meminta semua pihak untuk menjaga ketinggian hati agar situasi tidak memburuk. “Untuk memberikan penyelesaian damai kepada bangsa, kami mendesak semua kelompok yang terlibat dalam aksi protes untuk membatalkannya dan berdialog,” ujar Sigdel.

Pengacara konstitusi, Dipendra Jha, menegaskan bahwa langkah selanjutnya tidak akan mudah. “Para pengunjuk rasa, para pemimpin yang mereka percayai, dan tentara harus bersatu untuk membuka jalan bagi pemerintahan sementara,” katanya kepada AFP.

Pemerintahan dalam krisis membutuhkan keberanian untuk merombak sistem dari dalam. Warga Nepal kini menghadapi masa transisi yang memerlukan kebijakan reformasi yang kuat dan inklusif untuk menghindari kekacauan berulang. Semangat untuk perubahan harus diimbangi dengan strategi yang jelas agar negara Himalaya ini bisa menuju masa depan yang lebih stabil.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan