Pengawasan Kegiatan Dapur MBG Masih Kurang Jelas, PGM Indonesia Kota Tasikmalaya Siap Membuka Posko Aduan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Untuk memastikan keberhasilan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan yang keterangan dan efektif menjadi hal penting. PGMI Kota Tasikmalaya menyatakan kesediaan mereka untuk membuka channel pelaporan masalah terkait pelaksanaan program ini.

Beberapa isu yang muncul saat pelaksanaan MBG, seperti pengiriman yang tertunda hingga menu yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran yang telah diusiakan. Ketua PGMI Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asyari, menyampaikan pendapat yang sama mengenai standarisasi menu MBG. Di lapangan, siswa, guru, dan orang tua sering membandingkan menu yang diterima dengan sekolah lain yang memiliki dapur sendiri.

“Sebaiknya menu diseragamkan, karena saat ini selalu ada perbandingan. Misalnya, di sekolah ini angsurnya tiga, sedangkan di sekolah lain empat. Di sekolah ini ada susu, tetapi di sekolah lain tidak ada,” ucapnya.

Perbedaan menu tersebut menyebabkan mistrust masyarakat soal adanya penurunan takaran atau porsi yang tidak sesuai dengan alokasi dana. Jika benar ada pengurangan takaran, hal tersebut harus segera diperbaiki. “Meski Rp 1.000 per porsi rupiah sedikit, namun jika dikalkulasi pada 3.000 porsi, maka totalnya mencapai Rp 3 juta dalam satu hari,” jelasnya.

Menurutnya, pengawasan oleh SPPG (Satuan Pengawasan Pendidikan) dianggap minim karena SPPG langsung berhubungan dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Pemda pun tidak memiliki wewenang untuk mengawasi, sehingga potensi manipulasi sangat tinggi. “Jika SPPG ingin membuat masalah, mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi,” katanya.

Tidak hanya itu, dampak negatif juga meragut para guru baik di sekolah maupun madrasah. Selain bertanggung jawab atas penyiapan tray MBG, guru juga kemungkinan mengalahkan risiko keuangan. “Jika ada tray yang hilang, mereka yang harus mengganti rugi,” jelasnya.

Oleh karena itu, PGMI siap membuka posko pengaduan untuk memeriksa masalah MBG, mulai dari menu hingga distribusi. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan mengambil langkah yang diperlukan. “Jika ada indikasi tindakan pidana, kita akan mendorong APH (Aparat Pidana Hukum) untuk beraksi,” tuturnya.

Terbaru, beberapa studi menunjukkan bahwa program MBG memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak pemerintah, guru, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilannya. Studi kasus di sekolah-sekolah yang telah berhasil menstandarisasi menu MBG menunjukkan peningkatan kualitas makanan dan kepuasan siswa.

Infografis yang relevan dapat membantu visualisasikan perbandingan menu MBG di berbagai sekolah, memudahkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan program ini. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan dukungan dari semua pihak, MBG dapat menjadi program yang lebih efektif dan membantu siswa untuk mendapatkan makanan yang bergizi dengan baik.

Untuk meraih kesuksesan dalam program Makanan Bergizi Gratis, kolaborasi dan transparansi adalah kunci. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anggaran dana digunakan dengan bijak dan siswa mendapatkan makanan yang sehat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan