Pemerintah mengakui bahwa penyebaran bantuan sosial (bansos) masih belum maksimal. Beberapa program bansos tidak sampai ke masyarakat atau bahkan tersalah sasaran. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga juga menerima bantuan dari pemerintah. Namun, Rini mengaku belum tahu pasti berapa banyak ASN yang terlibat.
“Saya juga menerima informasi bahwa banyak ASN yang menerima bantuan untuk kemiskinan. Data ada, tetapi saya belum melihat besarnya jumlahnya,” katanya dalam Digital Resilience Summit 2025 di Kantor Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Rini mengungkapkan masalah perbedaan data antar lembaga yang tidak terintegrasi. Hal ini memungkinkan satu orang menerima berbagai jenis bansos dari pemerintah. “Saat bantuan tepat sasaran, tetapi karena data tidak saling terhubung, kadang satu orang dapat bantuan dari berbagai sumber,” jelasnya.
Menteri tersebut juga mengkritik penggunaan anggaran yang banyak dialokasikan untuk rapat dan konsultasi, padahal yang penting adalah pembangunan sistem agar bantuan pemerintah bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. “Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan baru-baru ini menyatakan bahwa banyak program kemiskinan tidak sampai ke masyarakat. Mengapa? Karena sering kali uang digunakan untuk rapat atau konsultasi. Apa manfaatnya? Tetapi kita lupa untuk membangun sistem yang benar-benar membantu masyarakat,” katanya.
Rini menekankan pentingnya efisiensi administrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia juga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang selalu mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat. “Presiden selalu mengatakan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki dampak bagi masyarakat. Meskipun anggaran kita triliunan, tak berarti jika tidak ada manfaat bagi masyarakat,” tutup Rini.
Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah dapat memanfaatkan data digital untuk memastikan bantuan sosial dikirimkan dengan tepat sasaran. Studi kasus seperti penerapan sistem interoperabilitas data di negara lain menunjukkan bahwa integrasi data antar lembaga dapat mengurangi penyalahgunaan bansos dan meningkatkan akurasi sasaran. Infografis berikut menunjukkan bagaimana sistem data terpadu dapat meningkatkan efisiensi distribusi bantuan sosial.
Setiap upaya pemerataan yang dilakukan pemerintah harus diisi dengan komitmen untuk menghilangkan birokrasi yang tidak berguna. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, bantuan sosial dapat lebih efektif dan memberikan dampak nyata pada masyarakat yang memang membutuhkannya.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.