Larangan Medsos di Nepal Menyebabkan Unjuk Rasa Berdarah

Demokrasi Nepal menghadapi ujian berat setelah aksi demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan warga negara berakhir tragis. Kejadian itupun dipicu oleh keputusan pemerintah melarang akses ke beberapa platform media sosial populer, seperti Facebook, YouTube, dan X, sejak hari Jumat (5/9). Hal ini tidak hanya membangkitkan kemarahan warga, terutama kalangan generasi muda, tetapi juga mendorong mereka untuk turun ke jalan demi memprotes kebijakan tersebut.

Ketegangan yang meningkat mencapai puncaknya pada hari Senin (8/9), saat unjuk rasa yang berlangsung di Kathmandu, ibu kota Nepal, berubah menjadi kerusuhan. Polisi yang berusaha mengendalikan kerumunan dengan peluru karet, gas air mata, dan meriam air, tidak berhasil mencegah kerusakan properti dan korban jiwa. Menurut Shekhar Khanal, juru bicara kepolisian, terdapat 19 orang yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, tujuh belas korban tewas di Lembah Kathmandu, sedangkan dua lainnya di Distrik Sunsari, Nepal timur. Sementara itu, sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 anggota polisi.

Kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa ini mengundang kritik dari organisasi hak asasi manusia internasional. Ravina Shamdasani, juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, menyatakan keprihatinan atas penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh pasukan keamanan. Amnesty International juga mengungkapkan bahwa peluru tajam telah digunakan terhadap demonstran. Pemerintah distrik pun segera memberlakukan jam malam di beberapa area kota utama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Tindakan keras pemerintah terhadap media sosial membuka celah bagi para pengunjuk rasa untuk menuntut perubahan. Unjuk rasa yang berlangsung tidak hanya meminta pencabutan larangan medsos, tetapi juga menuntut pemberantasan korupsi yang telah lama menjadi isu di Nepal. Keputusan pemerintah untuk memblokir 26 platform tak terdaftar telah membuat warga, terutama generasi muda yang bergantung pada media sosial untuk komunikasi, merasa terganggu.

Dokumentasi video menunjukkan kekacauan yang terjadi di Kathmandu, termasuk pembakaran gedung parlemen dan rumah-rumah pemimpin. Pemerintahan yang sudah tidak stabil semakin goyah setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri. Pengunduran diri ini terjadi setelah dua hari aksi antikorupsi yang diwarnai kekerasan. Para demonstran, terutama generasi Z, menjadi sorotan utama dalam peristiwa ini. Mereka tidak hanya memprotes kebijakan pemerintah, tetapi juga meminta perubahan sistem yang lebih transparan.

Presiden Ram Chandra Poudel mengajukan seruan perdamaian, meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi damai. Namun, situasi di Nepal masih belum stabil. Tentara diharapkan akan turun tangan untuk memulihkan ketertiban sebelum pemerintahan baru terbentuk. Pengunduran diri Oli tidak menyelesaikan masalah, karena beberapa sumber menyiratkan bahwa Poudel juga akan mengikuti langkahnya.

Kerusuhan yang telah melanda Nepal mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pemerintah. Kejadian ini juga menunjukkan betapa pentingnya hak untuk mengakses informasi dan menyatakan pendapat dalam masyarakat modern. Gore-gore yang terjadi adalah peringatan bahwa kebijakan yang tidak bijaksana dapat menyulut api kekerasan. Nepal kini harus mempertimbangkan langkah-langkah lebih baik untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan membangun masyarakat yang lebih adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page