KPK Perpanjang Penahanan Eks Wamenaker Noel

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer yang lebih dikenal dengan nama panggilan Noel, akan segera menghadapi perpanjangan masa penahanannya oleh KPK. Hal ini terjadi karena masa penahanan awal yang berlangsung selama 20 hari telah mendekati batas waktu. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa investigasi terhadap kasus ini masih dalam tahap penggalangan bukti.

Penahanan terhadap Noel dimulai pada tanggal 22 Agustus lalu dan berakhir pada 10 September 2025. Budi Prasetyo menambahkan bahwa tim penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi terkait. “Kami masih membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan investigasi ini,” ungkapnya.

Dalam rangka investigasi, KPK telah melakukan beberapa serangkaian penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Berbagai barang yang diduga terkait dengan kasus korupsi ini telah disita. Noel sendiri diduga menerima uang pemerasan senilai Rp 3 miliar dan sebuah motor Ducati saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kasus ini melibatkan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang telah berlangsung sejak tahun 2019. Biaya yang seharusnya hanya Rp 275 ribu untuk sertifikasi terganti menjadi Rp 6 juta. Selisih biaya tersebut dialirkan ke beberapa pihak, dengan total uang yang terkumpul mencapai Rp 81 miliar. Uang tersebut kemudian dibagi-bagi antara para pelaku.

Beberapa nama yang terlibat dalam kasus ini antara lain Irvian Bobby Mahendro, Gerry Aditya Herwanto Putra, Subhan, Anitasari Kusumawati, Fahrurozi, Hery Sutanto, Sekarsari Kartika Putri, Supriadi, Temurila, dan Miki Mahfud.

KPK tetap komitmen untuk memastikan setiap langkah dalam investigasi ini dilakukan dengan teliti. Kasus ini menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pengurusan sertifikasi, terutama di bidang ketenagakerjaan. Meskipun proses hukum masih berlangsung, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

Setiap kasus korupsi seperti ini mengingatkan kita tentang pentingnya integritas dan pengawasan yang ketat dalam sistem pemerintahan. Harapan besar terwujud dengan adanya keadilan yang sehat dan untuk menjaga kebersihan di setiap Institusi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan