Pemberhentian Kerja di Gudang Garam Dikarenakan Proses Modernisasi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, merespon informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gudang Garam. Saat ini, belum ada laporan resmi dari produsen rokok tersebut.

Menurut Airlangga, perusahaan tersebut mungkin telah memulai proses modernisasi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi ini. “Kami akan memantau, karena Gudang Garam sudah melibatkan modernisasi. Kita akan melihat perkembangannya, namun belum ada laporan dari perusahaan tersebut,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Sebelumnya, video yang beredar di media sosial menunjukkan adanya PHK massal di pabrik Gudang Garam di Tuban, Jawa Timur. Dalam video yang berdurasi 1 menit 17 detik, terbaca para buruh yang berpelukan, menangis, dan terlihat sangat sedih.

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI, menyatakan pihaknya sedang memverifikasi akurasi informasi tersebut. Jika terkonfirmasi benar, kondisi ini menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang mempengaruhi produksi industri rokok.

“Jika benar terjadi PHK di Gudang Garam, hal ini membuktikan daya beli masyarakat masih rendah, sehingga produksi produk rokok menurun. Produk mereka juga kurang mengikuti tren zaman dan kurang inovatif, membuat mereka kurang bersaing di pasaran,” terang pernyataan resmi Partai Buruh dan KSPI, Sabtu (6/9).

Partai Buruh KSPI menegaskan dampak PHK tidak hanya terhadap buruh langsung, tetapi juga ribuan pekerja lain terkait industri rokok, seperti sektor logistik, pemasok, pedagang kecil, supir, hingga pemilik kontrakan. Pihaknya juga menyeru pemerintah untuk mengambil tindakan yang nyata, tidak hanya berjanji seperti kasus PHK di pabrik Sritex sebelumnya.

Gudang Garam, sebagai pemain besar dalam industri rokok, perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kompetisi yang semakin ketat dan preferensi konsumen yang berubah menjadikan inovasi dan adaptasi menjadi kunci untuk bertahan. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan sosial yang efektif bagi pekerja yang terpengaruh, terutama dalam situasi seperti ini.

Daya saing perusahaan tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada kemampuan memahami dinamika pasar. Pelaku industri harus siap beradaptasi dengan tren baru, baik secara teknologi atau preferensi konsumen. Hal ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memastikan stabilitas pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja.

Pemerintah sebaiknya mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi dan penyesuaian industri, serta menjamin perlindungan sosial yang tepat bagi pekerja. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan serikat pekerja akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah.

Perubahan dalam dunia usaha tidak dapat dihindari, namun dengan strategi yang tepat, semua pihak dapat mengatasi tantangan ini dengan bijak. Keterbukaan dalam informasi dan dukungan yang nyata akan membangun kepercayaan dan stabilitas bagi masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan