Pemangkasan Tunjangan Dewan: Apakah Kota Banjar akan Mengikuti? Pjs Ketua DPRD Berkomentar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Setelah aksi demonstran di Jakarta dan beberapa wilayah, beberapa mahasiswa mengemukakan permintaan yang selama ini dikenal sebagai Sapta Suara. Salah satu permintaan utama mereka adalah memperbaiki sistem dan pengelolaan partai politik di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. Mereka berharap partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat politik, melainkan juga sebagai wadah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi permintaan tersebut, Sutopo, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara Ketua DPRD Kota Banjar, menyampaikan bahwa pihaknya akan patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kami di daerah hanya bisa mengikuti arahan dari pusat. Jika sudah ada peraturan yang ditetapkan, kita harus mengikuti,” kata Sutopo pada Minggu, 7 September 2025.

Dia pun menekankan bahwa setiap kebijakan yang datang dari pusat harus diimplementasikan dengan tepat menurut peraturan yang berlaku. Contohnya, dalam isu pemangkasan tunjangan dewan yang saat ini digarasikan, Sutopo menjelaskan bahwa jika peraturan punya sudah ada di tingkat pusat, maka penerapannya akan disesuaikan di tingkat daerah, meskipun perlu mempertimbangkan mekanisme yang ada. “Jika peraturan sudah sampai ke tingkat bawah, kita harus mengikuti. Kita akan menyesuaikan apa yang diatur di pusat,” tambahnya.

Selain itu, Sutopo juga menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jika nanti tunjangan anggota DPRD di daerah dikurangi, seperti yang sedang berlaku di pusat, maka mereka siap menerima peraturan tersebut karena sudah menjadi bagian dari ketentuan. “Mungkin sudah saatnya seperti itu,” ujarnya.

Seiring dengan tuntutan reformasi politik yang terus berlanjut, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Keberhasilan perubahan sistem tergantung pada kerjasama antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas. Memastikan bahwa partai politik benar-benar berperan sebagai wadah perjuangan untuk kesejahteraan rakyat bukan hanya sebagai retorika, melainkan realitas yang nyata. Hanya dengan demikian, demokrasi yang sehat dan inklusif dapat terwujud.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan