Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dilantik Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengemban Kementerian Haji dan Umrah. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pelantikan menteri dan wakil menteri baru untuk kementerian tersebut pada sesi sore hari ini. Menurut Mensesneg Hadi Prasetyo yang diungkapkan di Istana Negara, Senin (8/9/2025), langkah ini diambil setelah adanya kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Haji oleh DPR. Proses pembentukan kementerian tersebut telah ditandatangani oleh Presiden.

Meskipun belum dipastikan secara resmi, ada rumor yang menyebutkan Mochamad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), akan menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan kedua jabatan ini direncanakan dilakukan segera hari ini.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, DPR sudah menyetujui rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan presiden yang resmi. Pernyataan ini disampaikan saat rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (26/8). Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan bahwa proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Haji dan Umrah sudah selesai. Dia menambahkan bahwa DPR akan menyerahkan tugas selanjutnya kepada pemerintah, termasuk penentuan jumlah kementerian, apakah ada penambahan, pengurangan, atau penggabungan.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pendirian Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Studi kasus dari negara tetangga, seperti Malaysia, menunjukkan bahwa kementerian dedikasi khusus untuk urusan ibadah dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Infografis yang relevan menunjukkan bahwa pengelolaan haji dan umrah yang lebih terorganisir dapat mengurangi masalah seperti antrean lama, keterlambatan pengiriman, dan keluhan pelanggaran hak jamaah.

Pembentukan kementerian baru ini bukan hanya tentang administratif, tetapi juga tentang komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada jamaah. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan pengelolaan haji dan umrah akan lebih terarah dan lebih dapat dioptimalkan. Ini juga merangkul peluang untuk peningkatan kolaborasi internasional dalam pengelolaan ibadah, khususnya dengan Arab Saudi dan negara lainnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan