Ekonom Indonesia Mengapresiasi Penunjukan Prabowo sebagai Menteri Baru Ganti Sri Mulyani

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merespons perubahan posisi Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menyatakan bahwa perubahan ini memberikan dampak positif bagi keberlangsungan ekonomi. Dalam pengumuman tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggantikan Sri Mulyani.

Menurut Bhima, permintaan untuk mengganti Sri Mulyani telah diungkapkan oleh berbagai organisasi pemikir dan masyarakat sipil. CELIOS menilai bahwa Sri Mulyani tidak berhasil mengimplementasikan kebijakan pajak yang adil, serta mengelola anggaran dengan hati-hati dan mengontrol utang negara yang terus meningkat. Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus memantau kebijakan Menteri Keuangan baru secara kritis dan objektif, dengan dasar data yang kukuh. Mereka menegaskan bahwa tugas utama Menteri Keuangan yang baru adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Bhima menekankan beberapa langkah penting. Pertama, strategi penerimaan pajak harus dirancang untuk mempertimbangkan daya beli masyarakat menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8% dan menaikkan PTKP hingga Rp 7 juta per bulan. Selain itu, kebijakan pajak harus difokuskan pada sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara dan pajak windfall profit, serta pajak kekayaan sebesar 2% untuk aset orang yang sangat kaya.

Kedua, efisiensi anggaran harus dioptimalkan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tanpa mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Evaluasi ulang terhadap kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Sri Mulyani juga diperlukan, karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.

Ketiga, restrukturisasi utang pemerintah menjadi prioritas untuk menekan beban bunga utang. Ini meliputi program debt swap for energy transition, debt swap for nature, dan debt cancellation untuk utang yang merugikan. Keempat, Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN harus dicopot untuk menghindari konflik kepentingan.

Kelima, seluruh belanja perpajakan, termasuk stimulus dan insentif fiskal yang merugikan keuangan negara, harus dievaluasi. Perusahaan yang telah menerima tax holiday dan tax allowances wajib diaudit untuk memastikan laporan keuangan dan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Bhima juga mendorong transparansi dalam pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.

Sementara itu, Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF), menyambut positif pergantian bendahara negara. Ia menyebut Purbaya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DK Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), memiliki pengalaman yang luas dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurut Tauhid, Purbaya sudah terbiasa dengan makroekonomi dan kondisi pasar Indonesia, sehingga dapat memahami secara mendalam kondisi keuangan dan perekonomian bangsa.

Meski demikian, Tauhid memprediksi akan ada dinamika pasar, terutama dalam investasi domestik, karena banyak investor sudah terbiasa dengan stabilitas keuangan di bawah Sri Mulyani. Namun, ia optimis bahwa situasi akan kembali stabil dalam waktu 1-2 bulan, karena investor sudah familiar dengan kinerja Purbaya selama ini.

Pergantian Menteri Keuangan membawa harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa melihat perubahan positif dalam distribusi kekayaan dan stabilitas keuangan yang lebih baik. Setiap perubahan memiliki peluang untuk meningkatan transparansi dan kepentingan bersama, sehingga penting untuk terus memantau dan mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintahan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page