Duga Keterlibatan Militer dalam Demo Diusut oleh Koalisi Sipil

Pada tanggal 8 September 2025, beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI, dan Setara Institute, mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Koalisi ini mempertanyakan keterlibatan militer dalam kerusuhan yang terjadi dan menganggap tindakan represif negara terhadap demonstrasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pernyataan mereka, Koalisi Masyarakat Sipil mengevakuasi bahwa kegiatan yang seharusnya dilindungi negara, seperti ekspresi kebebasan, justru menjadi sasaran tindakan yang eksesif. Mereka menuntut adanya tindakan hukum terhadap pelaku tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum, agar keadilan dapat diberikan kepada korban. Dukungan terhadap klaim ini diambil dari beberapa dokumentasi foto dan video yang beredar.

Meski TNI membantah keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam perusakan di lokasi demonstrasi, Koalisi Sipil melihatnya sebagai bukti bahwa BAIS tidak berada di tempat yang sesuai dengan tugasnya. Menurut mereka, BAIS seharusnya hanya mendukung TNI dalam menjaga kedaulatan negara, bukan terlibat langsung dalam pengendalian aksi massa.

Koalisi Sipil mendesak pemerintah membentuk tim pencari fakta yang independen, dengan anggotanya dari kalangan masyarakat sipil, untuk mengungkap dugaan keterlibatan militer dalam kerusuhan. Tujuan utama adalah memberikan akuntabilitas yang jelas atas peristiwa yang terjadi.

Sebelumnya, TNI telah membenarkan adanya personel BAIS di lokasi kerusuhan, namun membantah narasi yang menuduh mereka sebagai provokator. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menyebutkan bahwa anggota Bais berinisial Mayor SS sedang menjalankan tugas pemantauan, bukan berpartisipasi dalam demonstrasi. Personel ini akhirnya dilepas setelah diinterogasi oleh Brimob.

Menurut Koalisi Sipil, keterlibatan BAIS dalam kerusuhan mengganggu keutuhannya, sehingga tim pencari fakta perlu dibentuk untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran di balik peristiwa tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa tindakan represif negara harus dihentikan serta diadili jika melanggar hukum, demikian pernyataan mereka pada Senin (8/9/2025).

Meskipun TNI telah menjelaskan bahwa anggota Bais hanya melakukan tugas pemantauan, Koalisi Masyarakat Sipil tetap menyatakan keprihatinan terhadap adanya dugaan keterlibatan militer dalam kerusuhan. Mereka menginginkan transparansi penuh dalam penanganan kasus ini, sehingga dapat mengakhiri keraguan masyarakat. Koalisi juga berharap agar tim pencari fakta yang akan dibentuk dapat bekerja dengan objektif dan independen, agar keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan adanya penyelidikan yang transparan, masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang akurat tentang peristiwa tersebut. Pengungkapan kebenaran dalam kasus ini tidak hanya penting untuk menyelesaikan kerusuhan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihindari dari pelanggaran di masa depan.

Pada kesempatan ini, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kebebasan berekspresi dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian korban jiwa. Mereka menegaskan bahwa negara harus menjadi pelindung hak-hak warga, bukan sebagai pihak yang melakukan represi.

Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk bersikap bijaksana dan menjaga keselarasan dalam penanganan kasus. Tim pencari fakta yang akan terbentuk diharapkan dapat memberikan hasil yang meyakinkan bagi masyarakat serta memberikan masukan yang konstruktif dalam pengendalian kerusuhan di masa depan. Sebagai warga negara, kami semua harus menjaga keadilan dan kerukunan, serta berusaha bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cara yang damai dan bijaksana.

Baca juga Berita lainnya di News Page