BPJPH akan berangkat ke China untuk memantau produksi food tray MBG

Dadan Hindayana, pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN), menuturkan adanya satu kecamatan di Sulawesi yang enggan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keengganan ini timbul setelah beredar rumor mengenai pakai ompreng atau food tray MBG yang dianggap tidak layak untuk konsumsi dan isinya mengandung minyak babi.

Dadan menegaskan bahwa pihaknya menghormati pilihan warga yang menolak program MBG berdasarkan kepercayaan agama mereka. Ia menyoroti pentingnya tindakan segera untuk membukukan bahwa program tersebut sesuai dengan keimanan masing-masing warga, sehingga bisa menghilangkan keraguan.

“Oleh sebab itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan harus pergi ke China, lalu memberi keterangan kepada seluruh tempat makan yang digunakan oleh BGN, sehingga terkonfirmasi bahwa semua produknya halal, tidak ada keraguan lagi,” ungkap Dadan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Haikal Hassan, Kepala BPJPH, menjelaskan rencananya untuk segera berangkat ke China minggu ini. Langkah ini bertujuan untuk mengecek langsung proses produksi ompreng atau food tray MBG, agar kehalalan dan kualitas produk terjamin.

“Semoga dalam minggu ini kami bisa berangkat ke China, karena kami tidak merespon kabar boa, kami ingin membuktikan dengan fakta,” ujarnya. Ia mengaku bahwa sebagian ompreng MBG berasal dari China, karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan program.

“Karena kebutuhan lokal belum terpenuhi, kita terpaksa mengimport. Meski kita mendukung produk lokal, tapi kalau tidak cukup, kita harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan,” tambahnya.

Sebelumnya, media Indonesia Business Post melaporkan hasil investigasi di Chaoshan, timur Guangdong, China. Beberapa pabrik di sana diduga memproduksi ompreng untuk program MBG di Indonesia. Laporan menuding terjadinya pemalsuan label “Made in Indonesia” dan logo SNI, serta penggunaan ompreng tipe 201 yang lebih tinggi mengandung mangan, logam yang tidak cocok untuk makanan asam.

Program MBG dikritik karena adanya dugaan penggunaan ompreng yang tidak layak. Namun, pihak BGN dan BPJPH telah berusaha untuk memastikan kehalalan dan kualitas produk. Penolakan warga di Sulawesi menunjukkan pentingnya transparansi dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

Sedikitnya ada 30-40 pabrik di China yang diketahui memproduksi ompreng untuk pasar global, termasuk salah satunya untuk program MBG di Indonesia. Isu ini menimbulkan keKhawatiran mengenai keamanan dan kualitas makanan yang disediakan. Pihak berwenang perlu meningkatkan pengawasan agar program MBG dapat berjalan dengan baik dan terpercaya.

Bagi masyarakat, penting untuk selalu memeriksa asal dan kualitas makanan yang dikonsumsi, terutama dalam program pemerintah. Dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, industri, hingga masyarakat, diperlukan agar program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan dengan efektif dan tanpa kontroversi.

Masyarakat diharapkan tetap waspada dan melaporkan jika menemukan produk yang tidak memenuhi standar. Dengan demikian, program MBG dapat terus berjalan dengan transparansi dan keamanan yang terjamin. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci sukses dalam memastikan setiap warga mendapatkan gizi yang layak dan sesuai dengan kepercayaan mereka.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page