Kode Etik Parlemen Menentukan Gaya Hidup yang Tepat

Tingkah laku anggota parlemen saat merespons diskusi tentang tunjangan mereka tidak hanya menampilkan ketidaksensitivity terhadap kondisi sosial rakyat, tetapi juga mengungkapkan etika perilaku yang rendah sebagai penyelenggara negara. Kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit, terutama dengan kenaikan harga bahan pokok dan pajak bumi dan bangunan sejak awal Agustus 2025, telah menimbulkan kemarahan yang semakin besar terhadap penggunaan anggaran negara untuk tunjangan pejabat, termasuk anggota parlemen, padahal masalah rakyat terus bertambah.

Situasi ini semakin menjadi ketika pada sidang tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025, terjadi adegan joget-joget yang dinilai tidak pantas di tengah kesulitan rakyat. Kritik tajam terhadap tunjangan anggota parlemen ini semakin menonjol, bahkan mendorong wacana pembubaran parlemen di kalangan publik. Kritikan yang tajam terhadap tunjangan tersebut justru ditanggapi dengan kurang empati dari anggota parlemen.

Contohnya, Eko Patrio dari Fraksi PAN di DPR melakukan parodi sound horeg untuk merespons kritik Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem tentang kesulitan perjalanan menuju gedung DPR. Selain itu, Ahmad Sahroni dari Fraksi Nasdem juga mengeluarkan ungkapan yang dianggap tidak pantas terhadap pihak yang mewacanakan pembubaran parlemen. Respon-respon ini hanya memantik amarah rakyat, yang berujung pada demonstrasi besar-besaran seminggu lalu. Perbedaan dengan demonstrasi lainnya adalah kali ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil seperti pengemudi daring, ibu rumah tangga, dan siswa SMA, menunjukkan bahwa isu tunjangan anggota parlemen sudah menjadi masalah bersama.

Kemarahan rakyat semakin memuncak ketika Affan Kurniawan, seorang pengemudi daring, tewas terlindas kendaraan taktis kepolisian selama aksi demonstrasi. Affan tidak ikut mendemo, tetapi sedang mengambil pesanan makanan. Kematiannya mendorong munculnya gelombang demonstrasi lebih luas, termasuk penjarahan terhadap rumah anggota parlemen, penjarahan fasilitas umum, dan tindakan anarkis lainnya.

Terlepas dari tuduhan yang beredar tentang penjarahan tersebut, peristiwa ini menggambarkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap anggota parlemen. Hal ini disebabkan oleh sikap keangkuhan dan tindakan yang tidak pantas dari anggota parlemen, padahal mereka seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat. Anggota parlemen memiliki legitimasi tinggi karena terpilih langsung oleh rakyat, tetapi seringkali malah mengabaikan aspirasi rakyat setelah terpilih. Pengabaian ini mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi, yang kemudian memicu tindakan melampaui demokrasi seperti penjarahan.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi adalah kunci keberlangsungannya. Kepercayaan ini tidak hanya terbentuk dari struktur dan regulasi, tetapi juga dari sikap pejabat publik yang bersikap etis. Ketidakpatuhan terhadap etika penyelenggara negara dapat merusak kepercayaan masyarakat dan bahkan mengancam sistem demokrasi secara keseluruhan. Sejarah Jerman dan Indonesia menunjukkan bahwa kehilangan legitimasi rakyat dapat mengarah pada otoritarianisme, yang akhirnya merugikan rakyat karena hilangnya ruang partisipasi dalam pengambilan kebijakan.

Setelah penjarahan terhadap rumah anggota parlemen, Ketua Mahkamah Kehormatan DPR, Nazaruddin Dek Gam, baru menyatakan bahwa tindakan Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach melanggar kode etik DPR. Namun, dia hanya mendorong pimpinan partai untuk menonaktifkan anggota tersebut, bukan memproses peradilan etik yang seharusnya dilakukan. Ini menunjukkan kekurangan mekanisme penegakan etika di DPR.

Etika parlemen tidak hanya terkait dengan tugas pokok anggota parlemen, tetapi juga dengan kehidupan pribadi mereka. Michael Hunt menyebutkan bahwa urusan personal dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil karena potensi konflik kepentingan. Sayangnya, kode etik DPR tidak mengatur permasalahan gaya hidup anggota parlemen, meskipun sebagian besar rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Insensitivitas anggota parlemen terhadap kondisi rakyat tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga mengancam sistem demokrasi.

Untuk menyelamatkan demokrasi, parlemen perlu mengatur permasalahan gaya hidup dalam kode etiknya. Hal ini penting agar sistem demokrasi tetap berjalan dan tidak diganti dengan alasan ketimpangan sosial. Ketidakpercayaan publik terhadap anggota parlemen akibat tindakan nir-etik mereka telah mendorong wacana pembubaran parlemen dan demonstrasi besar-besaran. Masyarakat memerlukan tindakan yang nyata dari anggota parlemen untuk membangun kembali kepercayaan dan menjaga keberlangsungan demokrasi.

Dalam mengejar kualitas hidup yang lebih baik, kita harus sadar bahwa kesetiaan terhadap nilai-nilai demokrasi adalah fondasi utama. Jika anggota parlemen tidak mampu mewakili harapan rakyat dengan etika dan kejujuran, maka system yang kita bangun akan runtuh dari dalam. Saatnya kita bersama-sama mempertanyakan dan mendorong perubahan agar setiap kebijakan dan tindakan pejabat negara benar-benar menjaga kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Hanya dengan demikian, demokrasi akan tetap menjadi jembatan yang kuat antara rakyat dan negara, bukan alasan untuk ketidakpercayaan yang memisahkan keduanya.

Baca juga Berita lainnya di News Page