Istana dan Jaksa Menanggapi Klaim Hotman tentang Bukti Kecurangan Nadiem

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Hotman Paris mengungkapkan pendapatnya terkait penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Advokat tersebut bahkan melibatkan Presiden Prabowo Subianto dalam permasalahan ini.

Hotman mengaku akan membuktikan bahwa kliennya, Nadiem, tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dia meminta Prabowo untuk memanggil Kejaksaan Agung dan mengajukan kasus ini di Istana. Hotman mengajak masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum yang adil.

Nadiem telah dua kali diinterogasi sebelumnya, pertama kali pada 23 Juni selama 12 jam, dan yang kedua pada 15 Juli selama 9 jam. Kemudian, pada 4 September, Nadiem diinterogasi kembali. Selain itu, Nadiem juga dilarangan bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 19 Juni 2025. Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk Nadiem, yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,98 triliun. Mereka meliputi Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, Jurist Tan, Ibrahim Arief, dan Nadiem Anwar Makarim.

Hotman mempertanyakan alasan Nadiem ditahan meskipun dia yakin kliennya tidak melakukan korupsi. Dia mengajukan tiga poin utama untuk membuktikan kebersihan Nadiem, yaitu tidak menerima uang, tidak ada markup dalam pengadaan laptop, dan tidak ada pihak yang memperkaya diri. Hotman juga mengajukan diri untuk membuktikan hal ini dalam waktu 10 menit di hadapan Prabowo, yg pernah menjadi kliennya selama 25 tahun.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menanggapi permintaan Hotman dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam proses hukum yang melibatkan Nadiem. Pemerintah menyerahkan seluruh proses kepada Kejaksaan Agung. Sementara itu, Kepala Pusat Pencegahan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejagung, Anang Supriatna, meminta agar penyidikan diizinkan berlangsung sesuai dengan prosedur. Dia menegaskan bahwa penyidik akan mendalami semua pihak yang terlibat untuk mengungkap kebenaran.

Setiap kasus korupsi memerlukan pengungkapan kebenaran yang jelas. Proses hukum harus diizinkan berjalan tanpa campur tangan politik. Partisipasi masyarakat dalam memastikan keadilan juga sangat penting. Penegakan hukum yang adil akan memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa sistem peradilan bekerja dengan objektif dan transparan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan