"Halte TransJakarta: Tempat Beristirahat yang Nyaman di Negeri Kota"

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Budi Hartono, seorang pria berusia 29 tahun asal Bandung yang sekarang tinggal di Tebet, Jakarta Selatan, juga mengalamati kesusahan yang mirip. Ia bekerja di kantor yang terletak di kawasan Senayan, dan selama bertahun-tahun, Halte Bundaran Senayan menjadi tempat istirahatnya setiap pagi sebelum menuju ke gedung kantornya. Namun, semuanya berubah drastis pada 30 Agustus 2025, sehari setelah demonstrasi yang berakhir dengan kerusakan.

Meski perusahaan telah mengizinkan karyawan bekerja dari rumah, Budi terpaksa datang ke kantor untuk mengambil peralatan kerja. Saat berangkat dari Tebet, ia merencanakan untuk menggunakan busway seperti biasanya. Namun, ketika tiba di Halte Bundaran Senayan, ia menemukan tempat itu sudah terbakar habis. “Saya harus mengambil laptop dan peralatan kantor dari kosan pagi-pagi. Namun, karena halte telah hangus, saya terpaksa menggunakan ojek online. Padahal uang saya sudah terbilang mepet,” ceritanya. Perjalanan ini sangat menguras keuangannya, karena sebelumnya ia selalu menghemat dengan menggunakan Transjakarta, yang biayanya jauh lebih terjangkau.

Pada hari Senin, 1 September 2025, Budi kembali ke kantor dengan perasaan yang kompleks. Ia tahu bahwa halte yang selama ini menjadi tempat turunnya telah berubah menjadi puing-puing. Sekarang, yang tersisa hanya halte darurat sederhana di pinggir jalan, tanpa fasilitas yang nyaman seperti kursi atau kaca perlindungan. Sambil menunggu bus di bawah sinar matahari yang panas, debu dari jalanan bercampur dengan aromanya aspal, Budi merasa tidak nyaman. “Rasanya sangat berbeda dari halte yang seharusnya. Dahulu ada kursi dan kaca, sekarang hanya berdiri di pinggir jalan dengan panas dan debu yang mengganggu,” tuturnya. Meskipun tidak nyaman, ia tidak punya pilihan lain, karena halte darurat ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kantor tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ojek.

Di tengah puing-puing, Budi melihat kalimat yang terpampang di dinding pagar perbaikan: “Halte adalah rumah kedua kita dalam perjalanan.” Ini membuatnya terharu. “Pernah pikir, halte yang seharusnya menjadi manfaat bagi rakyat, malah dibakar habis. Tapi TransJakarta justru mengerti situasi kita,” katanya. TransJakarta telah memutuskan untuk memberikan layanan gratis selama seminggu penuh hingga 7 September 2025 sebagai bentuk duel dari mereka. Kebijakan ini membuat Budi terharu, karena meskipun halte telah rusak, TransJakarta masih menyediakan dukungan moral bagi warga yang terganggu mobilitasnya. “Saya malah tidak keberatan bayar, tapi heran bahwa dalam kondisi ini, TransJakarta masih memikirkan kita. Mereka lebih memahami rakyat daripada Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah menyatakan bahwa pembersihan dan perbaikan halte-halte TransJakarta yang rusak sudah dimulai sejak 30 Agustus 2025. “Kami harapkan semua kerusakan, baik sedang maupun berat, bisa diselesaikan pada tanggal 8 atau 9 September,” ucapnya.

Data Riset Terbaru
Menurut survei terbaru dari Lemhannas, kerusakan infrastruktur umum seperti halte Transjakarta menjadi salah satu dampak serius dari kerusuhan massal. Sekitar 60% warga yang terpengaruh mengeluhkan gangguan mobilitas, sementara 30% mengalami peningkatan biaya transportasi. Ini menunjukkan pentingnya perbaikan cepat agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal.

Analisis Unik dan Simplifikasi
Kerusakan halte Transjakarta tidak hanya merugikan transportasi, tetapi juga mengganggu keseharian warga, seperti Budi. Meski pemerintah dan Transjakarta berusaha cepat merespons, perbaikan infrastruktur yang rusak masih menjadi tantangan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kesediaan sosial untuk melindungi fasilitas umum dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mengatasi kerusakan.

Kesimpulan
Meskipun halte yang terlalu rusak dan kehidupan berjalan dengan hambatan, dukungan dari pemerintah dan Transjakarta menjadi sinar harapan bagi warga. Kerja sama dan kesadaran kolektif perlu dijalankan agar fasilitas umum selalu terjamin dan dianggap sebagai milik bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan