"Memperpendek Jarak Politik"

Ribuan warga turun ke jalanan selama beberapa hari terakhir untuk menentang rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dan meminta keadilan atas kematian seorang pengemudi ojek online. Kekecewaan yang telah menumpuk terhadap para elite kekuasaan yang terlihat jauh dari penderitaan rakyat menjadi penyebab utama kemarahan kolektif ini.

Pada tanggal 25 Agustus 2025, massa berdemonstrasi di dekat gedung DPR RI di Jakarta, meskipun dihadang oleh barikade polisi. Mereka menolak usulan tunjangan baru untuk anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan senilai sekitar Rp50 juta per bulan.

Kemarahan semakin meledak saat kabar duka tentang Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia pada 28 Agustus 2025, menyebar luas. Ia menjadi korban tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aparat membubarkan sebuah demonstrasi. Tragedi ini menjadi simbol ketidakadilan yang menyulut emosi masyarakat.

Pergerakan protes ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga menyebar ke berbagai kota. Dalam seminggu terakhir Agustus, aksi solidaritas muncul di berbagai daerah. Permintaan demonstran berkembang dari pembatalan tunjangan DPR hingga seruan untuk membubarkan lembaga tersebut. Penanganan keras oleh aparat di beberapa tempat memicu kerusuhan: pos polisi dibakar, fasilitas publik dirusak, dan ratusan orang ditangkap.

Sampai 31 Agustus 2025, menurut Tempo, minimal tujuh orang meninggal dalam rangkaian protes di akhir bulan tersebut, termasuk Affan sebagai korban pertama.

Pemerintah mencoba meredakan situasi dengan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dukacita dan memerintahkan investigasi transparan atas kematian Affan. Sementara itu, pimpinan DPR meminta maaf dan berjanji meninjau ulang kebijakan tunjangan. Namun, hingga awal September 2025, kemarahan masyarakat belum surut, menunjukkan betapa dalamnya frustrasi yang melatarbelakangi gerakan ini.

Kepercayaan publik terhadap institusi menjadi modal sosial yang tak ternilai. Rakyat bisa menerima kebijakan pahit jika mereka percaya pemimpin mereka adil dan empatik. Namun, kepercayaan ini telah menipis karena para wakil rakyat yang mengistimewakan diri dengan tunjangan besar dan komentar yang meremehkan penderitaan publik.

Beberapa anggota DPR bahkan beralasan bahwa tunjangan besar diperlukan karena mereka “sulit berangkat kerja”, sementara yang lain menyebut warga pengkritik parlemen sebagai “terbodoh sedunia”. Kesimpulan ini memperdalam jurang psikologis antara rakyat dan elite. Para pemimpin kini terlihat tidak memahami realitas hidup konstituen mereka, sehingga kepercayaan mudah berubah menjadi kemarahan.

Protes massa meledak kini karena adanya “pemicu” dan “jendela peluang” bagi aksi kolektif. Kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakpuasan umum menjadi bahan bakar yang terakumulasi, sementara isu tunjangan DPR menjadi percikan api. Kematihan Affan Kurniawan kemudian menjadi pemicu yang mengobarkan emosi publik secara luas.

Affan, yang dilaporkan tidak ikut serta dalam demonstrasi, menjadi martir bagi banyak orang. Tragedi tersebut menyatukan kemarahan berbagai kelompok, seperti mahasiswa, buruh, pengemudi, dan kelas menengah yang merasa hidup mereka “cukup layak”. Saat momentum tercipta dan rasa senasib menguat, massa turun ke jalanan dengan keyakinan bahwa mereka memiliki legitimasi moral untuk menuntut perubahan.

Publik juga marah karena prosedur dan kebijakan yang tidak responsif. Mereka tidak hanya menolak isi keputusan para pemimpin, tetapi juga cara keputusan tersebut diambil dan direspons. Kebijakan yang disusun tanpa konsultasi publik, seperti tunjangan besar bagi DPR, dirasakan mengkhianati rasa keadilan kolektif.

Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, masyarakat menyampaikan protes, tetapi tanggapan yang diberikan berupa gas air mata dan pentungan. Pesan yang tertangkap jelas: aspirasi rakyat dianggap gangguan. Akibatnya, jarak emosional semakin melebar dan krisis kepercayaan semakin dalam.

Ada tudingan bahwa gerakan ini ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Mungkin benar, dan pemerintah serta rakyat tidak boleh memberi ruang bagi provokator yang ingin membuat kerusuhan menjadi isu kekuasaan. Namun, protes besar selalu membuka ruang bagi oportunis. Penumpang gelap mungkin sudah menyusup, tetapi keberadaan mereka tidak boleh membatalkan hak publik untuk bersuara.

Energi publik yang meluap perlu dihadapi dengan langkah nyata. Pemerintah harus mengambil tindakan konkret untuk meredakan ketegangan. Investigasi independen dan transparan atas kematian Affan Kurniawan harus diprioritaskan, dengan hasilnya diumumkan berkala kepada publik. Rencana kenaikan tunjangan DPR dan fasilitas “mewah” yang mereka terima harus dibatalkan dan dievaluasi ulang, dengan dasar perhitungan dan alasan yang jelas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.

Selain itu, aparat keamanan wajib menerapkan protokol de-eskalasi saat menangani demonstrasi: kedepankan dialog, hindari kekerasan berlebihan, dan pastikan jurnalis serta demonstran damai terlindungi.

Dalam jangka panjang, reformasi mendasar tidak dapat ditunda lagi untuk mempersempit jurang antara penguasa dan rakyat. Partai politik perlu berbenah, dengan rekrutmen kader berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan hanya popularitas.

Pendanaan kampanye harus transparan, dengan laporan yang terbuka untuk publik, diaudit independen, dan jika perlu, disajikan secara real-time melalui teknologi informasi.

Para wakil rakyat perlu mengadopsi kode etik baru yang menjaga kedekatan dengan konstituen: reses dijalankan serius untuk menyerap aspirasi, layanan konstituen dibuat proaktif, dan kanal umpan balik yang terlacak. Aturan pencegahan konflik kepentingan serta kewajiban lapor harta harus diperkuat dengan pengawasan independen.

Diperlukan juga mekanisme respons cepat agar keluhan publik dapat berujung pada koreksi kebijakan. Yang tidak kalah penting, tunjukkan empati, bukan jarak. Agar publik yakin pemerintah sungguh mendengar.

Setelah gejolak ini, semua pihak perlu kembali menatap inti persoalan: akuntabilitas. Rakyat menuntut pertanggungjawaban dari DPR untuk berpihak pada kepentingan publik, dan dari aparat keamanan untuk menghormati hak berpendapat.

Jangan biarkan energi protes teralihkan oleh provokasi atau narasi yang menjauhkan dari solusi. Peluang untuk memperbaiki keadaan ada jika fokus pada reformasi sistemik, bukan hanya pada kegaduhan politik semata.

Kemarahan di jalanan hari ini adalah peringatan bahwa jarak antara penguasa dan rakyat tak boleh dibiarkan membentang terlalu jauh. Di balik riuh demonstrasi, terselip harapan: jarak itu masih bisa dijembatani, asalkan para pemimpin tulus mendengar, bukan mendiskreditkan suara rakyat. Sudah saatnya elite “melipat jarak” dengan rakyat, seperti kata penyair Sapardi Djoko Damono.

Baca juga Berita lainnya di News Page