Masyarakat Menghardik Anggota Legislatif HMI Cabang Kota Banjar Atas Penampakan Kemewahan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar melakukan pertemuan dengan Wali Kota Banjar pada Kamis, 4 September 2025, di ruang Gunung Sangkur Setda Kota Banjar. Dalam kesempatan itu, mereka mengajukan tujuh permintaan utama yang disebut Sapta Suara, dengan tema “Koreksi Indonesia” sebagai respons terhadap kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah.

Ketua HMI Cabang Kota Banjar, Rio Julian, menjelaskan bahwa salah satu poin utama dalam permintaan tersebut adalah permintaan reformasi dalam sistem dan tata kelola partai politik. Menurutnya, partai politik harus menjadi wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukannya hanya sebagai alat politik.

Selain itu, HMI juga menekankan pentingnya transformasi komprehensif pada lembaga pelayanan publik. Mereka menyatakan bahwa pelayanan publik saat ini belum optimal, sehingga diperlukan tata kelola pemerintahan yang lebih jelas dan bertanggung jawab, terutama di Kota Banjar.

Para mahasiswa pun mengkritisi perilaku sebagian anggota legislatif yang kerap menampilkan gaya hidup mewah atau berbohong. HMI menyoroti bahwa sikap tersebut mendiskreditkan prinsip keadilan dan tidak memihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, mereka mendesak partai politik untuk memberikan sanksi ketat, bahkan hingga pelepasan jabatan terhadap anggota legislatif yang bersikap demikian.

Selain itu, HMI juga mengajukan beberapa permintaan lain, seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, persetujuan Rancangan Undang-Undang yang mendukung kepentingan rakyat, serta reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

“Kita juga mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan penghematan anggaran bagi pejabat,” ucap Rio Julian, Jumat, 5 September 2025. Menurutnya, dana perjalanan dinas atau fasilitas eksklusif sebaiknya dialokasikan ke sektor yang lebih langsung mempengaruhi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur.

Rio Julian menegaskan bahwa seluruh permintaan tersebut adalah wujud kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, arah kebijakan saat ini semakin menjauh dari semangat reformasi dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan utama pembangunan.

Pertemuan antara HMI dengan Wali Kota Banjar ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk ikut serta dalam upaya memperbaiki sistem di level lokal. Dengan mengajukan permintaan yang jelas dan konstruktif, mereka berharap dapat menginspirasi perubahan positif di Kota Banjar.

Sementara itu, perjuangan HMI untuk reformasi tidak hanya berhenti di Kota Banjar. Mereka terus memantau perkembangan kebijakan publik dan siap untuk memberikan masukan jika diperlukan. Dengan semangat yang kuat, para mahasiswa ini bertekad untuk menjadi agen perubahan yang berdampak bagi masyarakat.

Upaya mereka ini mengingatkan kita bahwa peran mahasiswa dalam menggerakkan perubahan tidak bisa diabaikan. Melalui inisiatif dan tanggung jawab, mereka menunjukkan bahwa generasi muda siap menjadi bagian aktif dalam membangun negara yang lebih adil dan sejahtera.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan