Tuntutan Warga ke Pemerintah: Copot Sri Mulyani dan Setujui RUU Perampasan Aset

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) telah menerbitkan publikasi berjudul Shrinking Middle Class, Pajak, Utang dan Jalan Keluarnya. Dalam dokumen tersebut, tiga pakar ekonomi, yakni Nailul Huda sebagai Direktur Ekonomi, Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Direktur Eksekutif, dan Media Wahyudi Askar sebagai Direktur Kebijakan Fiskal, menyampaikan delapan tuntutan penting kepada pemerintah.

Pada Jumat (5 September 2025), Thecuy.com mengamati beberapa isu kritis yang diangkat CELIOS. Antara lain, pengecilan kelas menengah yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, perbedaan angka pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 dengan kenyataan di lapangan, serta kesulitan masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Selain itu, ekonomi yang semakin buruk juga memicu peningkatan pengangguran dan pergantian pekerja ke secteur informal. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 juga leditaknya dibandingkan tahun 2021, serta dialokasikan dana pendidikan ke program-program non-esensial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kebijakan yang dibentuk untuk kepentingan politik dan bagi-bagi jabatan justru bisa membaharui kemiskinan rakyat. Kritikan akademis tidak pernah mengenal sopan santun,” kutipan dari salah satu poin dalam publikasi tersebut.

Tuntutan-tuntutan utama dari CELIOS meliputi:

  1. Mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya.
  2. Membatalkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR dan menetapkan gaji tunggal yang tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta. Selain itu, dibentuklah komite remunerasi independen untuk pejabat negeri.
  3. Menerapkan Pajak Kekayaan dan menyahkan RUU perampasan aset.
  4. Merevisi total regulasi perpajakan, termasuk membatalkan kenaikan tarif pajak yang membebani masyarakat dan menurunkan tarif Pajak Penjualan pada Masa Pertama (PPn) menjadi 8%.
  5. Mengurangi anggaran APBN untuk Polri serta segera mengevaluasi total anggaran MBG, KopDes Merah Putih, dan Danantara, kemudian dialihkan ke subsidi tunai bagi rakyat kecil.
  6. Mendorong restrukturisasi utang pemerintah dan menghentikan nafsu penambahan utang baru.
  7. Menegakkanputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat CEO Danartara.
  8. Menghentikan Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Kawasan Food Estate.

Publikasi ini mengungkapkan keberatan serius terhadap kebijakan saat ini yang dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks ekonomi yang semakin menekan, ada kebutuhan akan perubahan yang nyata untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tidak tergoyahkan.

Pemerintah harus segera menanggapi isu-isu yang diangkat untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Tanpa tindakan konkret, tantangan ekonomi akan terus membebani masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan