Tuntutan Rakyat Senayan: 17+8 Permintaan Warga yang Harus Direspon

Ada beberapa tokoh dan aktivis yang menyampaikan 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR. Tuntutan tersebut mencakup 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang, dengan harapan agar dapat diselesaikan sebelum 5 September 2025. Dalam prosesnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menerima dan menandatangani surat serah terima dokumen tersebut. Selain itu, Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi VI DPR, juga hadir saat penyerahan tersebut.

Sebelum diserahkan ke DPR, tuntutan ini telah menjadi topik hangat di media sosial. Beberapa tokoh seperti Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung mempostingnya, sehingga banyak warganet yang membagikan isinya. Tuntutan ini berisi permintaan untuk transparansi, reformasi, dan empat pengendalian kekerasan. Penyerahan fisik ini dilakukan untuk memastikan bahwa tuntutan tidak hanya berhenti pada diskusi melintasi media sosial, tetapi juga diambil serius oleh pihak berwenang.

Selain itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga telah membahas tentang tuntutan 17+8 dalam pertemuan dengan pimpinan fraksi. Dasco mengakui bahwa sebagian isi tuntutan tersebut telah diungkapkan oleh perwakilan mahasiswa dan generasi muda saat audiensi di DPR.

Isi tuntutan 17+8 rakyat sangat jelas dan terstruktur dengan baik. Dalam jangka pendek, ekspatriat meminta pembentukan tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya. Mereka juga meminta pembebasan demonstran yang ditahan, serta penegakan hukum yang transparan terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, tuntutan meliputi pengendalian keuangan DPR, investigasi terhadap kekayaan anggota DPR yang bermasalah, dan penegakan disiplin internal TNI.

Sementara untuk jangka panjang, tuntutan memfokuskan pada reformasi struktural, termasuk reformasi partai politik, perpajakan, serta penguatan independensi KPK. Selain itu, tuntutan juga mengajukan peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan untuk memastikan adanya upah yang layak bagi seluruh pekerja.

Aktivis dan influencer yang hadir dalam penyerahan ini menegaskan bahwa mereka tidak puas dengan janji-janji kosong. Abigail Limuria, salah satu pemimpin kolektif, mengatakan bahwa mereka ingin bukti nyata dari DPR dalam menanggapi tuntutan tersebut. Dia juga menambahkan bahwa tuntutan ini sudah disebarkan luas di media sosial, sehingga pemerintah dan DPR pasti sudah mengetahuinya.

Andhyta F. Utami (Afu) juga mengungkapkan bahwa tuntutan ini lahir dari kekecewaan masyarakat atas situasi kericuhan yang terjadi. Dia mengaitkan kericuhan tersebut dengan proses demokrasi yang tidak sehat, dan menilai bahwa jika pemerintah lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi rakyat, situasi tersebut seharusnya dapat dihindari. Fathia Izzati, salah satu aktivis lain, menegaskan bahwa tindakan selanjutnya akan ditentukan oleh rakyat sendiri, karena mereka merupakan pihak yang paling berhak mengawasi dan menilai keputusan DPR.

Menggagahkan perjuangan rakyat untuk membangun negara yang lebih adil dan transparan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil menunjukkan betapa pentingnya suara rakyat dalam membentuk perubahan. Jangan pernah berhenti menyuarakan aspirasi, karena perubahan hanya akan datang jika kita terus bersikap proaktif dan konsisten dalam menuntut hak-hak kita.

Baca juga Berita lainnya di News Page