Tersangka Kasus Pengadaan Laptop Nadiem Makarim Diprediksi Memiliki Harta Berjumlah Rp 600 M

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Nadiem Makarim, mantan CEO dan pendiri Gojek, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Kejaksaan Agung mengumumkannya pada Kamis, 4 September 2025. Sebelumnya, dia juga pernah mengemban jabatan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari tahun 2021 hingga 2024. Pada masa jabatannya terakhir tersebut, kekayaan Nadiem diangkat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Oktober 2024, yang mencatat beberapa jenis aset.

Dalam laporan tersebut, Nadiem tercatat memiliki tujuh lahan tanah beserta bangunannya. Tanah-tanah tersebut tersebar di Kota Rote Ndao, Kota Gianyar, serta empat lainnya di Jakarta Selatan. Nilai total aset tanah dan bangunan tersebut mencapai Rp57.793.854.385.

Selain itu, Nadiem juga memiliki dua unit kendaraan, yakni mobil Toyota Alphard dan Toyota Innova Zenix, dengan nilai sebesar Rp2.247.400.000. Aset bergerak lainnya dilaporkan Rp752.313.000. Selanjutnya, dia punya surat berharga senilai Rp926.095.804.402, kas dan setaranya Rp77.083.385.547, serta aset tambahan lainnya senilai Rp2.900.000.000. Total keseluruhan aset Nadiem diperhitungkan mencapai Rp1.066.872.757.334.

Kasus korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim sekarang menjadi perhatian umum. Meski statusnya sudah resmi ditetapkan, proses hukum masih berjalan. Bagaimana perkembangan selanjutnya akan menjadi titik sentral bagi banyak pihak.

Kekayaan Nadiem yang besar menjadi salah satu poin yang perhatian. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa kasus ini belum selesai. Setiap perkembangan harus diikuti dengan saksama agar tidak ada keputusan yang terburu-buru.

Artikel ini mengingatkan betapa pentingnya transparansi dalam pengadaan proyek pemerintah. Kasus seperti ini harus diungkap untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan benar. Pengawasan publik juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa depan.

Setiap warga harus sadar akan tanggung jawab mereka dalam memantau kebijakan pemerintah. Dengarkan fakta, tapi juga berpegang pada prinsip kepentingan umum. Mari bersama-sama menjaga integritas dan menolak korupsi dalam semua tingkat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan