Pertemuan Mahasiswa-DPR: Momentum untuk Mengembalikan Legitimasi Rakyat

Para perwakilan DPR RI telah mengadakan pertemuan dengan wadah mahasiswa seperti Aliansi BEM SI Kerakyatan, organisasi Cipayung Plus, dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya pada 3 September 2025 di gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan ini menjadi wadah dialog antara mahasiswa dan DPR setelah sekelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi selama seminggu di Jakarta dan beberapa kota lainnya, mulai 25 Agustus hingga 1 September 2025, yang mencela besarnya tunjangan anggota DPR serta kinerja lemah lembaga legislatif.

Dalam sistem demokrasi, baik DPR (sebagai aktor formal) dan mahasiswa (sebagai aktor informal) memegang peranan penting. DPR bekerja sama dengan eksekutif dan yudikatif dalam konsep Trias Politica, sementara mahasiswa berfungsi sebagai kelompok penekan yang mengawasi kinerja pemerintah dan DPR. Keseimbangan antara kedua aktor ini penting untuk menjaga kesehatan demokrasi. Jika salah satu lebih dominan, sistem demokrasi akan kacau.

Kehadiran mahasiswa di DPR menunjukkan upaya untuk menjaga momentum gerakan mereka. Aksi demonstrasi ini memperoleh perhatian masyarakat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta sorotan media internasional. Bahkan, PBB telah mendesak Indonesia untuk menyelidiki pelanggaran HAM selama aksi demonstrasi. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk menuntut penyelidikan transparan terhadap 10 korban jiwa dan luka-luka serta pembebasan aktivis mahasiswa yang masih ditahan.

Mahasiswa juga berperan sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan DPR. Misalnya, tuntutan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mencakup 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung ke DPR.

Saat ini, Polri dan DPR menjadi dua lembaga yang mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Polri, sebagai alat negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan, harus melayani kepentingan rakyat bukan hanya pejabat. Sedangkan DPR, sebagai lembaga yang berasal dari partai politik, harus memenuhi aspirasi publik. Dialog antara DPR dan mahasiswa dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga ini.

Untuk meredam eskalasi demonstrasi lanjutan, DPR telah sepakat dengan mahasiswa atas lima poin penting, yaitu:

1. Menghentikan tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025.
2. Berhenti dengan moratorium seluruh kebijakan dinas luar negeri.
3. Menyampaikan bahwa anggota DPR non-aktif tidak menerima gaji negara.
4. Mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.
5. Bekerjasama dengan Polri untuk membebaskan massa aksi yang masih ditahan.

Pertemuan antara DPR dan mahasiswa menunjukkan pentingnya komunikasi dalam sistem demokrasi. Kritik dari masyarakat menjadi dasar agar pemerintah dan DPR dapat lebih responsif. Dengan demikian, kinerja pejabat publik bisa diawasi dengan lebih optimal. Ketika demokrasi sehat dan setiap aktor memegang peranan dengan baik, aksi massa yang disusupi oleh oknum bisa diminimalisir, dan aspirasi masyarakat bisa terwujud dengan lebih efektif.

Demokrasi yang sehat dan matang bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang kolaborasi dan pengawasan yang seimbang. Pertemuan antara DPR dan mahasiswa menunjukkan bahwa dialog dan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat dapat terwujud dengan adil dan transparan. Mari kita terus menjaga dan membangun demokrasi yang berkelanjutan dengan menghargai peran setiap aktor dalam sistem ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page