Pernyataan DPR Menanggapi Tuntutan Rakyat dengan Mengurangi Berbagai Anggaran

DPR merespons 17 permintaan warga yang jatuh tempo hari ini dengan mengumumkan berakhirnya sejumlah tunjangan dan pembatasan anggaran. Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Dasco menjelaskan kesepakatan tersebut diambil selama rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan seluruh fraksi pada Kamis (4/9). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani.

Seluruh fraksi DPR telah setuju untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota, memberikan moratorium pada kunjungan luar negeri kecuali untuk kegiatan kenegaraan, serta mengurangi beberapa fasilitas dan tunjangan anggota.

Dalam 17 tuntutan yang diserahkan oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, terdapat tiga tugas utama yang harus dilakukan DPR saat ini. Tuntutan ini disampaikan oleh Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez di gerbang Pancasila, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Tiga perintah yang dititipkan kepada DPR meliputi membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota, membatalkan fasilitas baru termasuk pensiun, serta membuat anggaran DPR menjadi transparan (termasuk gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas). Selain itu, DPR juga diminta untuk mendorong Badan Kehormatan DPR mengecek anggota yang bermasalah, termasuk dengan melibatkan KPK dalam penyelidikan.

Sehubungan dengan itu, DPR merespons dengan menghentikan tunjangan rumah bagi anggota, memberikan moratorium pada kunjungan kerja ke luar negeri kecuali yang bersifat kenegaraan, serta mengurangi beberapa tunjangan. DPR juga mengumumkan dan menjelaskan detail take home pay (THP) terbaru setelah penghapusan tunjangan rumah dan pemangkasan tunjangan lainnya.

DPR juga berkomitmen untuk transparan dalam setiap kebijakannya dan produk legislasi. Selain itu, melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), DPR meminta Mahkamah Partai untuk menindaklanjuti anggota yang telah dinonaktifkan karena bermasalah.

Berikut pernyataan lengkap dari pimpinan DPR sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat.

Assalamualaikum Wr Wb. Selamat malam kepada para media yang hadir. Hari ini, kami akan menyampaikan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan para pimpinan fraksi yang berlangsung kemarin, Kamis, 4 September 2025.

Pertama, DPR RI sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025.

Kedua, DPR RI memberikan moratorium pada kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan.

Ketiga, DPR RI akan mengurangi tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi, yang meliputi biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.

Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan menerima hak-hak keuangan.

Kelima, pimpinan DPR akan mengikuti penonaktifan anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai masing-masing, dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai terkait.

Enam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan.

Pernyataan ini ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Untuk memperkuat transparansi, kami akan menyampaikan dan membagikan detail komposisi tunjangan anggota DPR kepada media. Anggota yang dinonaktifkan oleh mahkamah partai masing-masing akan diberi surat koordinasi oleh pimpinan DPR kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Terima kasih.

Tonton juga video “DPR Pangkas Tunjangan Listrik, Telepon, Hingga Transportasi” di sini:

Hasil ini menunjukkan komitmen DPR untuk merespons aspirasi masyarakat dengan langkah-langkah nyata. Langkah pengurangan tunjangan dan peningkatan transparansi dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan kembali.

Baca juga Berita lainnya di News Page