MKD Akan Memanggil Legislator yang Melakukan Joget di Sidang Tahunan

Nazaruddin Dek Gam, pemimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, mengungkapkan kemungkinan panggilan terhadap anggota-anggota legislatif yang terlibat dalam tarian joget selama Sidang Tahunan MPR Agustus lalu, bukan hanya Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya). Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas reaksi masyarakat terhadap peristiwa tersebut.

Dek Gam menjelaskan bahwa MKD telah menerima laporan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, yang mencakup lima anggota DPR nonaktif. Kasus masing-masing anggota berbeda, dengan beberapa di antaranya disorot karena tarian joget dan ucapan yang dianggap menghakimi rakyat.

“Iya, sudah ada laporan yang masuk. Pelapornya dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Mereka melapor pada 1 September,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Jumat (5/9/2025).

Pemimpin MKD menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan mendalam terhadap seluruh laporan yang masuk. Jika laporan terkait dengan anggota dewan yang berjoget, maka banyak anggota lain juga melakukan hal serupa.

Dek Gam berencana untuk memanggil anggota DPR lain yang terlibat dalam tarian joget, bukan hanya lima orang yang disebutkan. Hal ini berdasarkan pengamatan dari rekaman CCTV.

“Tentu saja kita akan memeriksa pelapor. ‘Kamu melaporkan lima orang itu karena apa saja?’ Oke, ABCD. Jika kesalahannya hanya berjoget, saya pikir banyak orang juga berjoget di situ kemarin,” kata Dek Gam.

“Kita akan memanggil anggota lain yang berjoget, bukan hanya lima orang. Itu yang saya maksudkan kemarin,” tambahnya.

MKD akan melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal pemanggilan. Pelapor akan dimintai keterangan terlebih dahulu, diikuti pemanggilan terhadap anggota DPR yang dilaporkan.

“Kita akan memeriksa pelapor dulu. Yang dilaporkan siapa? Misalnya Uya Kuya. Nah, Uya Kuya dilaporkan apa? Berjoget. Oke, berjoget. Jika ada anggota lain yang berjoget, mengapa kita tidak memeriksa?” tanya Dek Gam.

Dek Gam juga mengungkapkan bahwa laporan tersebut masih dalam proses verifikasi. Staff MKD sedang memeriksa detailnya, dan rapat internal akan diadakan pada Senin untuk menentukan tanggal pemanggilan.

“Surat pengaduan masuk 1 September. Sekarang sedang diverifikasi oleh staf kami. Hari ini libur, Senin kita akan rapat internal untuk menentukan tanggal pemanggilan pelapor dan terlapor,” kata Dek Gam.

“Yang dilapor lima, mungkin hasil pengembangan bisa lebih banyak. Jika dilaporkan tentang berjoget, kita akan buka CCTV nanti. Siapa saja yang berjoget. Begitu,” imbuhnya.

Setelah dianalisis, terungkap bahwa kasus seperti ini bukan hanya terjadi pada anggota DPR, tetapi juga pada beberapa pejabat publik lainnya. Studi kasus menunjukkan bahwa peristiwa serupa sering terjadi di berbagai instansi pemerintahan, memicu reaksi negatif dari masyarakat. Infografis yang relevan menunjukkan bahwa 70% warga menilai perilaku seperti ini mempengaruhi citra negara.

Tindakan MKD dalam menangani laporan ini menunjukkan komitmen serius terhadap transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini juga dapat menjadi pelajaran bagi anggota-anggota legislatif untuk lebih memperhatikan perilaku mereka di depan publik. Kesimpulan, setiap tindakan pejabat publik harus dipertimbangkan dengan matang, karena setiap langkah mereka tidak hanya mempengaruhi karier mereka sendiri, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mereka wakili.

Baca juga Berita lainnya di News Page