Kenaikan Harga Barang Berdampak pada Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia

Nasib ekonomi masyarakat kelas menengah di Indonesia masih menjadi perhatian utama. Setelah mengalami penurunan jumlah akibat banyak individu yang turun kelas, masyarakat ini dirasa membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah untuk pulih. “Diskusi tentang kelas menengah belum mendapat tindakan konkret untuk meningkatkan kemampuan berbelanja mereka. Topik pajak, seperti royalti, pajak UMKM sebesar 0,5%, atau PPN, perlu dipertimbangkan untuk direvisi agar dapat meningkatkan daya beli,” kata ekonom senior, Tauhid Ahmad, dalam wawancara dengan Thecuy.com pada program detikSore, yang ditulis pada Jumat, 5 September 2025.

Sementara itu, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024, konsumsi masyarakat termiskin meningkat sekitar 2-3% per tahun, didukung oleh bantuan sosial pemerintah setelah dipertimbangkan inflasi. Sementara konsumsi golongan masyarakat terkaya juga naik sekitar 3% setiap tahunnya.

Untuk golongan kelas menengah dan mereka yang berada di persentil 40-90 dalam distribusi konsumsi, pertumbuhan hanya sekitar 1,3% per tahun pada periode yang sama. Hal ini menandakan adanya penurunan daya beli di kalangan ini. “Meskipun angka kemiskinan kita berkurang, namun jumlah orang di atas garis kemiskinan justru semakin banyak. Ini yang menjadi masalah,” jelas Tauhid.

Penurunan daya beli ini juga dipengaruhi oleh gaji yang tidak sebanding dengan kenaikan harga barang. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin hati-hati dalam mengelola pengeluaran, bahkan untuk kebutuhan pokok seperti makan. Hal ini juga terlihat dari penurunan laju simpanan masyarakat, khususnya simpanan di bawah Rp 100 juta milik kelas menengah. Data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, nominal simpanan di bawah Rp 100 juta menurun sebesar 0,9% per Mei 2025.

Sementara itu, pertumbuhan simpanan masyarakat secara umum di Indonesia didominasi oleh kalangan atas, di mana nominal simpanan hingga di bawah Rp 5 miliar melonjak hingga 1%. Tauhid berharap pemerintah dapat mendorong daya beli kelas menengah melalui kebijakan cepat, seperti peningkatan upah buruh, diskon transportasi, dan penundaan beberapa kebijakan perpajakan. “Kebijakan pajak atau royalti bisa ditinjau ulang untuk meringankan beban masyarakat, termasuk PBB (pajak bumi dan bangunan). Jika ada ide untuk menurunkan tarif PPN dari 11% ke 10%, itu bisa menjadi langkah positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” tambahnya.

Menurut riset terbaru, ada beberapa negara yang berhasil meningkatkan daya beli warganya dengan mengurangi tarif pajak. Misalnya, negara A mengurangi PPN dari 15% menjadi 10%, yang berhasil meningkatkan konsumsi masyarakat secara signifikan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan fiscally smart seperti ini dapat memberikan dampak positif pada perekonomian.

Masyarakat kelas menengah merupakan tulang punggung ekonomi suatu negara. Memastikan bahwa mereka memiliki daya beli yang stabil bukan hanya penting untuk kesejahteraan mereka, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa kelas menengah tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, sehingga mendorong kemajuan sosial ekonomi yang lebih inklusif.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page