DPR RI telah mengumumkan pengurangan beberapa jenis tunjangan untuk anggota dewan, termasuk penghentian tunjangan perumahan efektif mulai 31 Agustus 2025. Perubahan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Selain tunjangan perumahan, beberapa tunjangan lainnya juga akan dipangkas, seperti tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Dasco menegaskan bahwa rincian gaji dan tunjangan anggota DPR akan disampaikan dengan transparansi, dengan dokumen terkait yang akan segera dibagikan kepada media.
Menurut dokumen yang telah diterima, berikut adalah rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah pemangkasan:
Gaji pokok dan tunjangan jabatan (melekat):
- Gaji pokok: Rp 4.200.000
- Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000
- Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000
- Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680
- Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680
Tunjangan konstitusional:
- Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
- Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
- Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
- Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan:
- Fungsi legislasi: Rp 8.461.000
- Fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
- Fungsi anggaran: Rp 8.461.000
Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000
Total bruto: Rp 74.210.680
Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950
Take home pay (THP): Rp 65.595.730
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan harapan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Pengurangan tunjangan ini juga diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat tentang komitmen DPR dalam memantau dan mengoptimalkan pengeluaran negara.
Meskipun perubahan ini mungkin menimbulkan perdebatan, keputusan tersebut menunjukkan upaya serius untuk memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. DPR terus diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan dan kejelasan dalam setiap kebijakan yang diambil.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.