Evaluasi DPRD DKI regarding Puluhan Juta Tunjangan After Public Protests

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

DPRD DKI Jakarta menyatukan suara untuk mengevaluasi tunjangan anggota dewan yang mencapai puluhan juta rupiah setelah menerima massa yang melakukan aksi demonstrasi. Para peserta aksi, termasuk dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI), menuntut kepada DPRD untuk meningkatkan transparansi terkait tunjangan dan gaji anggota, serta pengelolaan keuangan BUMD di DKI Jakarta.

Tiga poin utama yang diajukan massa meliputi permintaan evaluasi terhadap gaji dan tunjangan DPRD yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan anggota DPR RI, pengurangan atau penghapusan tunjangan yang dianggap berlebihan, serta audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD seperti Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

Dasar hukum tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur DKI No. 17 Tahun 2022. Menurut peraturan, jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan, tunjangan perumahan dapat diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan prinsip kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta mencapai Rp78,8 juta per bulan (termasuk pajak), sedangkan bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp70,4 juta per bulan.

DPRD DKI Jakarta telah menanggapi tuntutan massa dengan janji untuk mengevaluasi tunjangan rumah anggota dewan. Wakil Ketua DPRD DKI, Basri Baco, menegaskan bahwa seluruh fraksi setuju untuk melakukan evaluasi tersebut. Selain itu, mereka akan merekomendasikan audit menyeluruh terhadap BUMD DKI agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan.

Wakil Ketua DPRD DKI, Ima Mahdiah, juga menyatakan bahwa besaran tunjangan DPRD akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) DKI. Dia mengaku terbuka dalam transparansi keuangan dan telah mempublikasikan laporan keuangan sejak awal periode. Tuntutan massa juga akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya untuk pengawasan lebih ketat terhadap BUMD.

Selain itu, DPRD DKI juga akan mendorong transparansi keuangan BUMD, terutama Perumda Dharma Jaya. Koordinator Komisi B DPRD DKI akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif agar dilakukan evaluasi yang lebih mendalam.

Demikian upaya yang dilakukan DPRD DKI Jakarta untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pengelolaan keuangan umum.

Mengetahui bahwa insentif berada dalam rentang puluhan juta rupiah, seperti yang diterima anggota DPRD DKI Jakarta, memang menjadi poin yang tak bisa dipungkiri. Ketertarikan ini tidak hanya terkait dengan jumlah yang signifikan, namun juga dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Menjaga kredibilitas lembaga legislatif bukan hanya tentang jumlah uang yang diterima, melainkan juga tentang bagaimana dana itu digunakan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, langkah-langkah evaluasi dan audit yang dilakukan DPRD DKI Jakarta merupakan upaya yang positif untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan harapan dan kepentingan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan