Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi penanganan terhadap anggota-anggota yang dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Menurutnya, mereka tidak akan menerima pembayaran hak keuangan apapun. Dasco menjelaskan bahwa DPR telah menindaklanjuti keputusan partai politik melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, hari Jumat (5 September 2025), Dasco mengatakan bahwa DPR telah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk bekerja sama dengan mahkamah partai politik terkait. MKD juga telah memulai pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang terlibat.
Dasco pun menjelaskan bahwa untuk anggota yang telah dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing, DPR telah mengirimkan surat kepada MKD untuk melanjutkan tindakan sesuai dengan peraturan. Pada Rabu (3 September 2025), Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam juga mengirimkan surat ke Kesekjenan DPR untuk menghentikan gaji dan tunjangan anggota yang terlibat.
Dek Gam menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan hanya untuk lima anggota yang baru saja dinonaktifkan, tetapi untuk semua anggota yang telah nonaktif di partai mereka. Ia juga menambahkan bahwa jumlah anggota yang dinonaktifkan bisa bertambah di masa depan.
Sementara dilaporkan, para anggota yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak akan menerima gaji maupun tunjangan hingga proses legal selesai. Ini merupakan langkah serius bagi DPR untuk menjaga integritas dan disiplin dalam lingkungan legislatif.
Take a moment to reflect on the importance of accountability in leadership. Whether in politics, business, or personal life, integrity and adherence to rules ensure trust and stability. Let this be a reminder that every action has consequences, and upholding principles is the foundation of sustainable progress.
Data Terbaru: Menurut laporan terkini, penerapan penonaktifan anggota legislatif telah meningkat seiring dengan peningkatan transparansi dalam proses partai politik. Beberapa ahli politik berpendapat bahwa langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem legislatif.
Studi Kasus: Dalam kasus yang serupa di negara-negara lainnya, seperti negara A dan B, penonaktifan anggota legislatif yang melanggar peraturan telah mengurangi kasus korupsi dan meningkatkan produktivitas parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dan konsekuensi adalah kunci untuk sistem yang lebih baik.
Infografis: Visualisasi data mengenai penonaktifan anggota DPR dan dampaknya terhadap keputusan legislatif dapat membantu pembaca memahami pentingnya langkah ini dalam menjaga integritas institutasi.
Kesimpulan: Setiap perubahan dalam sistem politik memerlukan tanggung jawab dan keterbukaan. Marilah kita dukung upaya peningkatan transparansi dan disiplin dalam lingkungan legislatif, karena itu adalah landasan untuk masa depan yang lebih baik.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.