Komisi II DPR RI telah menghentikan semua rencana perjalanan luar negeri anggota-anggota. Keputusan ini diambil setelah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR untuk merespons serangkaian aksi massa yang terjadi baru-baru ini.
Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan hal ini saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa instansi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Sesuai arahan Presiden dan kepemimpinan DPR, semua perjalanan luar negeri yang telah direncanakan oleh Komisi II telah dibatalkan,” ungkap Rifqi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut diminta untuk dikembalikan ke kas negara melalui Sekretariat Komisi II. Rifqi berharap dana itu akan dialihkan untuk program-program yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, Komisi II juga berkomitmen untuk menerapkan tiga fungsi konstitusional dengan maksimal, yakni pengawasan, legislasi, dan pengelolaan anggaran. Salah satu caranya adalah dengan memastikan semua sidang dan rapat Komisi II akan terus disiarkan secara terbuka.
“Semua sidang dan rapat Komisi II akan terus tersedia secara langsung dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja kami bersama Komisi II DPR RI dan para mitra yang hadir,” katanya. Rapat ini seharusnya membahas siklus anggaran terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (KL) 2026, namun Rifqi memulai dengan membahas isu terkini.
Komisi II juga menghargai Kementerian Dalam Negeri yang telah memberi instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk menangani situasi kebangsaan baru-baru ini. Salah satunya dengan meminta penghematan anggaran untuk kegiatan seremonial. “Kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat memantau 545 provinsi, kabupaten, dan kota. Penghematan anggaran seremonial ini harus menghasilkan alokasi anggaran yang lebih sosial pada caturwulan terakhir APBN 2025,” ujar Rifqi. Selain itu, Komisi II juga memuji larangan Kementerian Dalam Negeri terhadap kunjungan kepala daerah ke luar negeri dan rapat koordinasi melalui zoom meeting yang dianggap efektif baik dari segi anggaran maupun koordinasi.
Dalam menghadapi tantangan saat ini, Komisi II DPR RI menunjukkan komitmen kuat untuk fokus pada kepentingan masyarakat. Dengan memastikan transparansi dalam pengawasan dan penyaluran anggaran, langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas dan kemajuan negara.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.