Industri Event Minta Aturan Royalti yang Lebih Transparan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Backstagers Indonesia Event Management Association (BIEMA) menilai positif keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menghentikan delegasi kewenangan delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), termasuk WAMI, RAI, dan KCI, untuk menarik royalti. Ketua Umum BIEMA, Andro Rohmana Putra, menyatakan bahwa langkah ini sangat penting untuk mengakhiri konflik dan ketidakpastian hukum dalam industri event.

Menurut Andro, keputusan LMKN untuk mengambil kembali kewenangan dari LMK merupakan langkah yang tepat, seperti yang disampaikannya dalam keterangan resmi pada Rabu, 3 September 2025. BIEMA mengungkapkan bahwa ada kesalahan pokok dalam dokumen tarif yang dikeluarkan beberapa LMK, khususnya dalam penafsiran bahwa semua acara langsung harus dikenakan tarif konser musik, padahal peraturan LMKN tahun 2016 hanya mengatur tentang konser.

“LMK tingkat pusat sendiri tidak mengerti jenis-jenis event, apalagi di tingkat daerah. Pelaku event akan mengalami kesulitan jika peraturan tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas,” ujar Andro. BIEMA juga menegaskan bahwa mereka tidak menolak bayaran royalti, tetapi menolak sistem yang dianggap tidak adil, tidak transparan, dan tidak sesuai dengan kenyataannya dalam industri.

Kami mendukung perlindungan hak cipta bagi pencipta dan musisi. Namun, formula yang berbasis biaya produksi ini tidak relevan dan harus dihentikan sepenuhnya,” tambahkan Andro. Dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta di DPR RI, BIEMA mendesak agar asosiasi penyelenggara acara dikonsultasi secara aktif. Mereka menilai bahwa regulasi baru harus memperhatikan keragaman jenis event, mulai dari pernikahan, budaya, olahraga, hingga konser musik.

“Industri event tidak sama semuanya. Memasukkan pernikahan dan konser musik dalam satu kategori adalah kebijakan yang tidak adil,” kata Andro. BIEMA mengajak semua pihak, termasuk DPR, LMKN, musisi, dan pemerintah, untuk membangun sistem royalti yang adil, transparan, dan mendukung perkembangan ekosistem kreatif.


Studi kasus terkait menunjukkan bahwa perbedaan tarif royalti antara acara budaya dan konser muzik dapat mempengaruhi keberlanjutan industri event. Sebagai contoh, event pernikahan yang dikenai tarif konser musik akan mengalami pengeluaran tambahan yang tidak perlu, mempengaruhi keuntungan penyelenggara. Sistem yang lebih fleksibel dan transparan diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Untuk memahami dampaknya, mari lihat infografis perbandingan tarif royalti di berbagai jenis event:

[Contoh Infografis: Perbandingan Tarif Royalti Event]


Menghadapi tantangan ini, solusi harus melibatkan kolaborasi antar stakeholder. Dengan sistem yang lebih jelas dan adil, industri event dapat berkembang dengan sehat, mendukung kreativitas, dan memastikan hak musisi tetap dilindungi. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan