Para pimpinan DPRD DKI Jakarta baru-baru ini berhadapan dengan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) yang mengecap demonstrasi di depan kantor DPRD DKI. Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi di DPRD DKI setuju untuk mengevaluasi tunjangan yang diterima anggota-anggotanya.
Berdasarkan bijaksana Thecuy.com di tempat kejadian pada hari Kamis (4 September 2025), beberapa Wakil Ketua DPRD DKI yang hadir saat itu adalah Ima Mahdiah, Basri Baco, Wibi Andrino, dan Rani Mauliani. Mereka langsung diterima oleh para demonstran yang hadir.
Setelah mendengarkan pernyataan para demonstran, pihak DPRD DKI mengundang mereka untuk audiensi di dalam gedung DPRD. Massa pun dengan relung langsung memasuki gedung tersebut.
Selama sesi audiensi, Koordinator aksi Muhammad Ihsan menyatakan, pihaknya mengungkapkan keprihatinan atas besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD yang dianggap tidak seimbang dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa tujuan mereka bukan menghapus tunjangan, melainkan menguranginya dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Terkait situasi dan kondisi perekonomian yang mencerminkan kekhawatiran para wakil rakyat saat ini, kami meminta adanya evaluasi. Kalau bisa, bukan dihapus, tapi dikurangi,” kata Ihsan.
Selain itu, mereka mendesak DPRD untuk memperketat pengawasan terhadap BUMD DKI, terutama beberapa perusahaan daerah seperti Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan JakPro yang sering terlibat kontroversi terkait pengelolaan keuangan.
“Kami meminta audit terhadap beberapa BUMD yang sering menjadi isu di media, seperti Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang beberapa bulan lalu dirutnya terlibat kasus, serta PAM Jaya dan JakPro,” ungkapnya.
“BUMD-BUMD ini seharusnya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan kesetujuan pihaknya untuk melakukan evaluasi terhadap tunjangan rumah anggota Dewan. Menurutnya, seluruh fraksi di DPRD sudah sepakat untuk mengadakan evaluasi ini.
“Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi sekarang,” kata Baco.
Baco juga menjamin bahwa Komisi B DPRD DKI, yang berfokus pada bidang perekonomian termasuk BUMD, akan merekomendasikan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
“Kami juga sepakat bahwa BUMD berada di bawah Komisi B, dan saya sebagai koordinator Komisi B. Jadi, saya dapat memastikan bahwa hasil rapat ini akan menjadi bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, sehingga keuangan mereka lebih transparan dan terkontrol,” imbuhnya.
Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. Besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta per bulan (termasuk pajak), sedangkan untuk anggota DPRD adalah Rp 70,4 juta per bulan.
Dasar hukum Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2017.
Aturan tersebut menjelaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD, maka tunjangan perumahan akan diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan memperhatikan prinsip kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
Evaluasi tunjangan anggota DPRD DKI dan pengawasan yang lebih ketat terhadap BUMD DKI adalah langkah penting untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan memastikan kejelasan dalam pengelolaan keuangan. Ini juga menandakan komitmen DPRD untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Keputusan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan penilaian serupa terhadap tunjangan dan pengelolaan keuangan BUMD, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.