Bantuan Subsidi Beras Makin Strategis untuk Tahun Depan

Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, mengungkapkan kemungkinan program bantuan pangan beras tidak akan dilaksanakan di tahun depan. Keterangan ini disampaikannya saat rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Menurutnya, situasi ini terjadi jika usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,53 triliun yang diajukan tidak mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR. Anggaran yang diterima Bapanas saat ini hanya Rp233,29 miliar. Meskipun demikian, program fasilitasi distribusi pangan tetap akan berlanjut, namun dengan pola yang berbeda karena keterbatasan anggaran.

“Di tahun depan, kemungkinan bantuan pangan tidak akan ada, namun beras SPHP tetap tersedia. Bantuan pangan sepenuhnya menggunakan dana pemerintah 100%, tetapi untuk SPHP hanya subsidi saja. Jadi, masih bisa menyediakan beras dengan harga lebih murah,” ujar Arief selama Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/9/2025).

Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa fasilitasi distribusi pangan masih akan terus berjalan, tetapi dengan anggaran yang terbatas, mereka akan lebih banyak melakukan kerjasama dengan bisnis-to-business (B2B). Saat ditanya mengenai kepastian bantuan pangan tahun depan, Arief menegaskan bahwa program tersebut tidak akan dihapus, namun masih belum ada anggaran yang disediakan untuk pelaksanaannya.

“Dalam rapat yang baik seperti ini, saya sudah menjelaskan bahwa perencanaan harus disiapkan sejak sekarang untuk tahun depan. Misalnya, bantuan pangan beberapa bulan yang lalu, baru dilaksanakan bulan Juni. Itu seperti tidak terencana,” katanya.

Arief juga menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran yang diajukan mencakup bantuan pangan selama enam bulan dan stabilisasi beras SPHP selama satu tahun. Namun, tidak ada jaminan bahwa program tersebut bisa dijalankan karena pagu indikatif untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp233,29 miliar, yang tidak mencukupi untuk penyaluran bantuan pangan.

“Saya telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,53 triliun untuk bantuan pangan selama enam bulan dan stabilisasi SPHP selama satu tahun. Namun, pagu indikatif yang ada masih hanya Rp233,29 miliar. Programnya sudah ada, tetapi anggarannya belum dikonfirmasi,” tutup Arief.

Berdasarkan informasi terkini, program bantuan pangan masih menjadi prioritas, tetapi keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Keputusan akhir akan bergantung pada proses verifikasi dan persetujuan anggaran dari pemerintah dan DPR. Pemerintah juga perlu lebih baik dalam perencanaan agar program seperti ini dapat dijalankan dengan lancar.

Studi kasus menunjukkan bahwa kebijakan pangan yang efektif memerlukan dukungan anggaran yang stabil. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program-program ini akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan dukungan seluruh pihak menjadi kunci agar program bantuan pangan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Jika program bantuan pangan tidak dapat dijalankan, masyarakat perlu mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hal ini menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi krisis pangan yang mungkin terjadi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tetap bisa menjamin stabilitas pasokan pangan bagi warganya.

Tidak ada jaminan apapun dalam hidup, tetapi ada yang pasti: perencanaan yang cermat dan dukungan finansial yang memadai adalah kunci untuk menjamin kelangsungan program bantuan pangan. Mari kita dukung dan ikut serta dalam usaha menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page