Bakamla Berencana Tambah Anggaran Rp5,6 Triliun untuk Pembangunan 35 Pos Pantau

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Badan Keamanan Laut (Bakamla) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun untuk tahun 2026. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun sistem pengawasan keamanan laut (National Maritime Surveillance System) yang akan dibangun di 35 titik strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Laksamana TNI Irvansyah, Kepala Bakamla, mengatakan pernyataan tersebut setelah rapat dengan Komisi I DPR di gedung parlemen, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Menurutnya, sistem pengawasan ini diperlukan untuk memantau aktivitas kapal secara lebih efisien, terutama di area perbatasan dengan negara tetangga.

Dengan pembangunan 35 stasiun, sistem ini akan meliputi 70 titik pengawasan di seluruh Indonesia. Setiap pos akan dilengkapi dengan radar, kamera, dan peralatan patroli seperti drone dan kapal kecil. Selain itu, sistem ini juga direncanakan untuk terhubung dengan instansi keamanan laut lainnya.

Bakamla membagi wilayah pengawasan menjadi tiga zona: barat, tengah di Manado, dan timur di Ambon. Irvansyah berharap dengan pembagian ini, proyek pembangunan sistem pengawasan dapat berlangsung dengan lancar dan anggaran dapat terissional dengan baik.

Untuk memperkuat sistem keamanan laut, pendekatan yang terintegrasi antara berbagai instansi adalah kunci. Dengan adanya NMSS, Bakamla dapat meningkatkan kesiapsiagan dalam memantau dan mengatasi potensi ancaman di perairan Indonesia. Inovasi teknologi seperti penggunaan drone dan radar modern juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keamanan nasional.

Penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan investasi dalam infrastruktur keamanan laut. Dengan sistem pengawasan yang canggih, Indonesia dapat memastikan bahwa perairan nasional selalu terawat dan terbela dari ancaman internal maupun eksternal. Masyarakat juga dirangsang untuk menjaga kesadaran akan pentingnya keamanan laut dalam pertahanan negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan