Sri Mulyani Janji Tidak Ada Pajak Baru pada Tahun Depan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, telah menegaskan bahwa tidak akan ada pajak baru atau peningkatan tarif pajak pada tahun 2026. Hal ini diumumkan meskipun target pendapatan negara untuk tahun depan menjadi lebih tinggi. Dalam kuliah kerja dengan DPD RI secara daring pada Selasa, 2 September 2025, dia menjelaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan negara tidak selalu berarti peningkatan pajak. Pajak tetap sama, namun upaya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pendapatan negara diharapkan meningkat 9,8% menjadi Rp 3.147,7 triliun. Seperti yang diketahui, pendapatan terbesar berasal dari pajak, yaitu Rp 2.357,7 triliun atau naik 13,5%. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Sri Mulyani lebih mengutamakan pendekatan kepatuhan wajib pajak. Orang yang mampu harus membayar pajak dengan mudah dan patuh, sementara yang kurang mampu akan mendapat bantuan maksimal.

Sebagai contoh, UMKM dengan omzet sampai Rp 500 juta tidak dikenakan PPh. Jika omzet antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, pajak final hanya 0,5%. Ini adalah kebijakan pengurangan beban pajak bagi UMKM, karena PPh Badan biasanya 22%. Selain UMKM, sektor pendidikan dan kesehatan juga tidak dikenakan pajak, serta warga dengan pendapatan di bawah Rp 60 juta tidak dikenakan PPh.

Sri Mulyani menekankan bahwa pendapatan negara tetap dipertahankan dengan baik, namun bantuan tetap diberikan kepada kelompok yang lemah. Ini adalah prinsip gotong-royong, tetapi tetap menjaga tata kelola yang baik. Selain itu, pelayanan juga akan diperbaiki, termasuk penyempurnaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) untuk memudahkan wajib pajak. Program ini meliputi perbaikan Coretax, sinergi pertukaran data, dan pengawasan yang konsisten.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, pihak berwenang juga akan memastikan bahwa transaksi digital dan non-digital dirawat secara sama. Ini giúp mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan efisiensi dalam pengawasan. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menambah beban pajak pada masyarakat.

Sri Mulyani juga menggarisbawahi bahwa kebijakan pajak harus adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan bantuan yang tepat sasaran, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa menimbulkan beban berlebihan pada masyarakat.

Pelatihan dan sosialisasi tentang kepatuhan pajak juga akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, sinergi antara instansi pemerintah dan lembaga perbankan akan ditenangkan untuk memastikan data pajak lebih akurat dan terpercaya. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan kebijakan pajak juga akan dilanjutkan. Hal ini termasuk pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi finansial yang potensial untuk dipajaki. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat mencapai target pendapatan negara tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan negara. Ini penting untuk memastikan bahwa dana negara digunakan dengan bijak dan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pajak yang adil dan transparan akan menjadi pilar utama dalam upaya meningkatkan pendapatan negara.

Menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat adalah tantangan yang harus dihadapi. Sri Mulyani berharap dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mencapai tujuan tersebut tanpa menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hanya melalui kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, maka Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap warga harus sadar akan peran pentingnya dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mengembangkan negara yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan