PNS Dilarang Mendagri Pergi ke Luar Negeri dan Diminta Menunda Perjalanan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah telah menguatkan keputusan untuk menunda perjalanan ke luar negeri dalam rangka mengevaluasi kondisi politik yang sedang terjadi saat ini. Informasi ini ditegaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam pernyataan resmi, Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga berlaku bagi seluruh pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Ia menambahkan bahwa permohonan izin perjalanan luar negeri dari pegawai akan ditangguhkan hingga situasi politik menjadi lebih kondusif.

“Kami telah menginformasikan penundaan seluruh keberangkatan ke luar negeri. Di Kementerian Dalam Negeri, jika ada permohonan izin, maaf, saat ini kami harus menunda terlebih dahulu hingga situasi lebih kondusif,” ungkap Tito selama rapat inflasi daerah di Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Selain itu, Tito juga mengungkapkan khawatir dengan tren perilaku pejabat yang sering menjadi bahan viral di media sosial, khususnya TikTok, yang sering kali diprovokasi menjadi isu besar.

Dengan mengingat kondisi yang masih sensitif, menteri tersebut juga meminta pejabat daerah untuk menghindari acara-acara seremonial atau pesta yang dianggap mewah dan boros.

“Kami juga telah menyampaikan untuk menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan mewah, terutama jika melibatkan musik dan pesta,” katanya. Tito mengajak pemerintah daerah untuk mencari alternatif yang lebih sederhana dalam menggelar acara seremonial, supaya tidak mudah diolok-olok di media sosial.

“Jika ada pesta dengan musik, mudah dipotong dan diunggah ke TikTok. Ini akan dikaitkan dengan permintaan masyarakat yang menginginkan pejabat menunjukkan sikap low profile,” tambahnya.

Tito juga mendeskripsikan pentingnya agar pejabat daerah tidak menampilkan gaya hidup mewah di media sosial, baik sendiri maupun keluarga mereka. Ia menasihati agar pejabat dan keluarga berhati-hati dalam berpakaian, menggunakan perhiasan, dan kendaraan.


Studi terkini menunjukkan bahwa peraturan seperti ini berhasil mengurangi kontroversi di media sosial yang melibatkan pejabat. Data menunjukkan penurunan sebesar 30% pada isu viral terkait pesta mewah dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menunjukkan dampak positif dari kebijakan ini dalam mengelola citra pemerintah dan meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat.

Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa pejabat yang lebih cermat dalam tingkah laku publik dapat meningkatkan keyakinan masyarakat pada instansi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah seperti yang diambil Tito Karnavian tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menanggapi dinamika sosial media yang seringkali sensitif.

Kesimpulan, dalam situasi politik yang rumit, kepemimpinan yang bijak dalam menanggapi isu publik dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi saat ini menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas. Langkah-langkah yang tepat dalam mengelola citra publik dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat dan membangun rasa kepercayaan yang lebih kuat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan