Peningkatan Jalan Ahmad Yani Garut Menyebabkan Juru Parkir Kehilangan Pekerjaan, Meminta Tanggapan Pemerintah Daerah

Proyek pembangunan tahap kedua di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut, yang dimulai dari pinggiran BNI hingga Pasar Baru, telah mengubah wajah kota secara signifikan. Namun, di balik transformasi perkotaan ini, ada dampak yang mencuat bagi para juru parkir yang bergantung pada lapak mereka untuk penghasilan harian.

Beberapa lokasi parkir yang biasanya dikelola oleh para petugas parkir di Jalan Ahmad Yani saat ini sedang dalam proses pembangunan. Hendra, salah satu juru parkir yang terdampak, menjelaskan bahwa dirinya dan teman-teman sepekerjaannya kini sulit untuk bekerja karena lapak parkir mereka dihapus.

“Sampai saat ini masih belum ada informasi pasti tentang apa yang akan dilakukan padaku, jadi saya dan teman-teman sekalian jadi tidak mempunyai pekerjaan,” ungkapnya, Rabu, 3 September 2025. Selama proyek berlangsung, tiga titik parkir yang biasanya diawasi oleh juru parkir ini sedang dalam proses pembangunan, sehingga hanya satu titik yang masih dapat digunakan, dan itu membatasi kesempatan mereka untuk bekerja.

Sementara itu, dua teman Hendra yang bekerja di lokasi lain terpaksa berhenti sementara karena tidak ada tempat untuk mengawasi parkiran. Hendra juga mengungkapkan bahwa teman-temannya telah mencoba menanyakan nasib mereka kepada pihak berwenang, namun sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas.

Kondisi ini membuat para juru parkir kesulitan, terutama karena mereka tidak bisa melakukan setoran uang parkir seperti biasanya. “Kalau sekarang tidak ada tempat parkir, bagaimana lagi jika lapak parkir sudah tidak ada,” tambah Hendra.

Hendra berharap pemerintah setempat segera memberikan solusi yang tepat, agar mereka bisa kembali bekerja dan mencari nafkah dengan tenang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Satria Budi, mengakui bahwa masalah ini merupakan permasalahan kompleks. Di satu sisi, penataan kota dirancang untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi ada pihak lain yang harus mengorbankan penghasilan mereka dalam prosesnya, termasuk juru parkir.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Satria menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mengatur waktu kerja bagi juru parkir yang terdampak. Pihaknya akan membagi waktu jaga agar mereka masih bisa bekerja dan memperoleh penghasilan. Studi kasus terkait menunjukkan bahwa penataan kota seringkali menghadapi tantangan serupa, di mana pengembangan infrastruktur seringkali menimbulkan dampak sosial yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat.

Infografis yang terkait dapat membantu memvisualisasikan dampak penataan kota terhadap pekerjaan informal seperti juru parkir. Visualisasi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk penanganan yang lebih baik agar seluruh masyarakat, termasuk para pekerja informal, tetap terlindungi.

Penataan kota adalah langkah yang penting untuk membangun lingkungan yang lebih baik, tetapi hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua pihak. Warga dan pemerintah harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang seimbang, sehingga pengembangan kota tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Mari kita dukung transformasi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua.

Baca juga Berita lainnya di News Page