Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Office of the High Commisioner/OHCHR) memperhatikan berbagai demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merespons pernyataan OHCHR dengan menegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) selalu dijaga dalam setiap aksi demonstrasi.
Pemerintah Indonesia menyadari perhatian yang diberikan oleh OHCHR terkait perkembangan aksi unjuk rasa di negara ini. Kemlu menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari tugas OHCHR untuk mendukung negara dalam memenuhi kewajiban HAM menurut hukum internasional. Ini disebutkan dalam keterangan resmi Kemlu pada Rabu (3/9/2025).
Indonesia, sebagai negara yang demokratis, berkomitmen untuk melindungi hak asasi setiap warganya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, namun mengecam adanya kerusakan protes yang berujung pada korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum.
“Kami menyesalkan adanya korban jiwa, perusakan fasilitas, vandalisme, pembakaran, dan penjarahan yang terjadi selama aksi demonstrasi,” kata Kemlu. Pemerintah juga mengungkapkan duka kepada keluarga korban dan berjanji memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Mereka menekankan bahwa aspirasi masyarakat adalah bagian penting dari kehidupan berdemokrasi, dan negara harus memastikan bahwa hak asasi tersebut dapat disampaikan secara damai.
Selain itu, pemerintah menjamin bahwa setiap dugaan pelanggaran oleh aparat akan ditangani dengan mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Presiden juga telah menegaskan bahwa aparat yang terbukti melakukan pelanggaran akan diadili sesuai hukum.
Rentetan demonstrasi dan reaksi aparat terhadap demonstran di Indonesia telah menarik perhatian dunia, termasuk dari PBB. Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB merilis pernyataan pada Senin (1/9), meminta pemerintah untuk menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi dengan menjaga ketertiban sesuai standar internasional.
PBB juga menyoroti pentingnya aparat keamanan, termasuk militer, untuk mematuhi prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api secara proporsional. Selain itu, PBB mendorong investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM, serta mendukung kebebasan pers untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.
Menjaga kebebasan berekspresi dan mengamankan kehidupan warga adalah tanggung jawab bersama. Kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk kerusakan atau kekerasan, sedangkan aparat harus berperilaku profesional dalam menegakkan hukum. Saat demonstrasi terjadi, penting untuk semua pihak berusaha menjaga keteraturan dan menghindari kekerasan. Demokrasi akan lebih kuat bila setiap suara bisa terdengar tanpa melanggar hukum dan etika.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.