Legislator PDIP Kota Tasikmalaya Mengusulkan Revolusi Tata Kelola Shelter PKL Dadaha

Shelter pedagang kaki lima (PKL) Dadaha, awalnya dirancang untuk memberikan ruang bagi para pedagang agar tidak berjualan di pinggir jalan, kini terlihat sepi pengunjung. Banyak kios yang tersisa kosong dan tak terawat dengan baik.

Kepler Sianturi, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, mengemukakan bahwa sejak awal, shelter ini sudah menghadapi masalah dalam fungsi utamanya. “Shelter ini awalnya dibangun untuk memudahkan PKL agar teratur, menjaga estetika kota, dan menghindari kerumunan di jalan raya. Namun, sekarang justru tidak memenuhi tujuannya,” ucapnya dalam wawancara dengan Radar, Selasa (2/9/2025).

Politisi dari PDIP itu mengingatkan, ide awal Pemkot Tasikmalaya pada masa kepemimpinan Wali Kota H Budi Budiman adalah untuk mengembangkan shelter sebagai pusat bagi UMKM. Rencana tersebut juga melibatkan integrasi dengan jalur joging, sehingga masyarakat yang berolahraga bisa berbelanja di tempat tersebut. “Pada awalnya, shelter ini ramai ketika dilakukan sterilisasi jalan. Namun, kini terlihat terbengkalai,” katanya.

Kepler menilai, salah satu faktor penyebab keripihan shelter adalah aksesibilitas yang kurang optimal. Ia menyarankan untuk memperlebar pintu masuk dari arah jalur joging, menambahkan plang penunjuk arah, serta meningkatkan pemeliharaan agar tempat ini lebih menarik. “Jika akses dibuka dari jalur joging, orang dapat lebih mudah singgah. Baik untuk kuliner maupun fashion, asalkan diatur dengan baik,” tambahnya.

Selain masalah akses, ia juga mengkritik tata kelola aset shelter yang dinilai tidak efisien. Kepler mengusulkan agar pengelolaan dapat diambil alih oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pihak ketiga untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. “Di Ciamis, pendapatan dari pengelolaan aset quite bagus. Di Dadaha, asetnya besar tetapi hasilnya minim. Lebih baik diserahkan ke pihak swasta melalui MoU agar lebih profesional,” terangnya.

Salamnya, keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan shelter dapat menjadikan tempat ini lebih terjaga, bersih, dan estetik. “Jangan biarkan aset menjadi feodal yang tidak terkelola dengan baik. Profesionalitas diperlukan untuk keberlangsungan shelter,” tegas Kepler.

Sekarang, warga menantikan langkah Pemkot Tasikmalaya dalam merencanakan ulang keberadaan shelter. Apakah ini akan menjadi monumen proyek yang sia-sia atau bisa dibangkitkan kembali sebagai pusat kuliner dan UMKM utama di kota?

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan aset umum oleh pihak swasta sering kali lebih efisien dibandingkan dengan pemerintah. Studi kasus di beberapa kota telah membuktikan peningkatan pendapatan dan kualitas pelayanan ketika manajemen diserahkan kepada pihak profesional. Infografis yang menunjukkan perbandingan pengelolaan aset oleh pemerintah dan swasta bisa menjadi bahan perbandingan yang berkesan.

Menurut analisis, shelter Dadaha memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi favorit warga jika dikelola dengan profesional. Ini bukan hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat bagi UMKM lokal. Dengan aksesibilitas dan tata kelola yang baik, shelter ini bisa menjadi landmark baru di Tasikmalaya.

Menghadapi situasi ini, Pemkot perlu segera merespon dengan strategi yang jelas. Dengan langkah yang tepat, shelter Dadaha bisa menjadi contoh sukses manajemen aset umum yang berdampak positif bagi ekonomi lokal dan kualitas hidup warga.

Baca juga Berita lainnya di News Page